Benarkah?

Oleh:
Abdul Gafar
Pendidik di Departemen Ilmu Komunikasi Unhas Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan dinamika.

Ada yang dinamikanya tinggi dan cepat, ada juga yang berdinamika rendah dan lambat.

Perputaran ini terus berlangsung sepanjang kehidupan manusia itu sendiri.

Tinggi dan rendah, cepat dan lambat terpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem yang berlaku di situ dan di luar sana.

Perjalanan informasi yang mengisi keingintahuan kita berhamburan di mana-mana.

Tidak ada yang dapat menghambat ruang geraknya.

Boleh saja informasi itu bermuatan isi kebohongan atau kebenaran yang berlebih-lebihan.

Kebohongan dan kebenaran berlomba mengisi relung-relung tingkat kesadaran kita.

Tumpukan dan tembakan informasi yang bertubi-tubi dapat menghancurkan daya tahan atau imunitas kita dalam melakukan seleksi yang benar.

Berondongan informasi kebohongan yang terus-menerus dapat membuahkan kebenaran.

Sebaliknya informasi yang berisi kebenaran dapat diputarbalikkan menjadi kebohongan.

Inilah yang terjadi di negeri kita.

Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian terbitan Yayasan Paramadina tahun 2019 menguraikan tentang informasi yang telah diembel-embeli.

Kata misinformasi, berarti salah informasi.

Informasinya sendiri salah, tetapi orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar.

Tujuannya baik, tidak untuk membahayakan orang lain.

Sedangkan dalam istilah disinformasi, penyebar informasi tahu kalau informasi itu memang salah.

Namun sengaja disebarkan untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain.

Kemudian malinformasi, sebetulnya benar.

Namun informasi itu digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau kelompok dengan identitas tertentu.

Apa yang terjadi dengan dis/mis/malinformasi sudah biasa dimainkan oleh orang-orang tertentu.

Orang-orang atau kelompok ini mungkin saja berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan pihak lain yang dianggap lawannya.

Boleh jadi orang yang menyampaikan informasi itu yang benar, namun ditanggapi dengan cara lain.

Terjadi perang informasi yang ujung-ujungnya membingungkan dan meresahkan masyarakat.

Pernyataan para elite kita dalam berbagai posisi terkadang bermuatan informasi yang ‘asal bunyi’.

Pernyataannya terdengar, tercium dan terlihat benar, namun penerapannya ternyata salah sekaligus bohong.

Kebohongan ini sudah menular ke berbagai level.

Penular dan tertular sama-sama bekerja untuk menutupi kebohongan yang ada.

Sebagai misal Lembaga Peradilan kita mulai ‘terular’ permainan busuk dari oknumnya.

Sogok-menyogok untuk penanganan kasus sudah bukan lagi cerita langka.

Namun sudah menjamur dan meracuni kesakralan lembaga ini.

Pengadilan ada di mana-mana, tetapi keadilan belum tentu ada di situ.

Keangkuhan gedung-gedung peradilan yang berdiri tegak dan kokoh tidak lagi menggetarkan hati para pelanggar hukum.

Orang tidak lagi takut melanggar hukum.

Buktinya, di banyak penjara ada yang penghuninya melampaui kapasitas normal.

Artinya, orang tidak taat hukum karena sistem yang ada tidak membuat orang segan bahkan takut melakukan pelanggaran hukum.

Siapakah yang salah? Revisi KUHP perlu dilakukan secara menyeluruh dan segera.

Bongkar pasal-pasal peninggalan kolonial Belanda.

Negeri ini sudah 72 tahun merdeka, namun masih menggunakan pasal-pasal lama.

Apakah pakar hukum dan politisi kita tidak cerdas sehingga revisi berjalan lamban?

Ataukah ada pihak tertentu yang sengaja menghambat revisi KUHP itu?

Di negeri ini sebenarnya menyimpan banyak pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang jujur, benar, dan tegas dari sang pemimpin saat ini.

Sumber daya alam kita yang begitu kaya, namun seberapa besar dapat kita nikmati?

Sumber daya manusia yang potensil untuk dikembangkan namun tetap dianggap masih kurang memadai?

Untungnya di kantong masih ada ribuan triliun rupiah, sehingga kita tidak perlu resah dengan utang.

Benarkah???(*)