Fatmawati Rusdi Masse Minta Lurah dan Camat di Makassar Segera Bekerja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi tekankan pentingnya sinkronisasi data dalam menekan angka stunting.

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Makassar ini menyatakan selaku ketua TPPS, lurah dan camat diharapkan mampu membantu pemerintah kota menekan angka stunting.

Terlebih, pemerintah pusat telah menargetkan kasus stunting di bawah 14 persen pada 2024.

Sehingga sistem manajemen data sangat diperlukan.

Hanya saja, kata Fatmawati Rusdi, ada beberapa hal masih membutuhkan perhatian lebih dalam penanganan stunting di Makassar.

Salah satunya, peran setiap kelurahan dan kecamatan dalam melakukan intervensi penanganan stunting.

“SK TPPS tingkat kelurahan sudah diterima, diharapkan lurah sebagai ketua segera menjalankan tupoksinya sehingga dari awal bisa terbangun sinkronisasi data,” katanya.

Rp15,3 Miliar

Diketahui, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB) Makassar mengalokasikan anggaran senilai Rp100 juta untuk penanganan stunting di masing-masing kelurahan.

Artinya, Pemkot Makassar akan menggelontorkan Rp15,3 miliar secara keseluruhan untuk 153 kelurahan di Makassar.

Kepala Dinas Dalduk KB Makassar Chaidir menyatakan anggaran tersebut terbagi untuk dana preventif dan dana kuratif, masing-masing Rp50 juta.

Untuk dana preventif kata Chaidir dialokasikan untuk sosialisasi dan pembinaan Komunikasi Informasi dan Komunikasi (KIE).

“Ini merupakan wujud program pembinaan KIE, mulai dari mengedukasi, dan mengedukasi masyarakat pentingnya menciptakan keluarga berkualitas,” kata Chaidir, Jumat (25/11/2022).

Sementara untuk dana kuratif terbagi atas beberapa program.

Di mana Rp30 juta diantaranya untuk makanan tambahan untuk yang berisiko stunting dan Rp10 juta untuk kampung keluarga berkualitas

Serta Rp10 juta untuk program dapur sehat atasi stunting (dashat).

“Kita usulkan di anggaran APBD 2023 sesuai visi misi pemkot bagaimana mencegah stunting di Makassar tahun depan dan maksimal 2024,” ujarnya.

Komitmen Pemkot Makassar untuk percepatan penanganan stunting sangat tinggi.

Pemkot mengacu pada program bangga kencana atau pembangunan keluarga, lependudukan dan keluarga berencana dari pemerintah pusat.

“Program ini andalan yang diturunkan dari BKKBN pusat untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.

Tujuan dari program bangga kencana untuk menciptakan keluarga berkualitas.

Keluarga berkualitas dilihat dari angka stunting dari wilayah tersebut.

“Indikator lainnya yakni memiliki parameter kependudukan yang bagus, pembinaan terhadap banyak kalangan usia mulai dari balita, remaja, catin, hingga lansia,” katanya.

Salah satu anjuran dari program bangga kencana yakni mencegah perkawinan dini.

Disamping itu, Presiden Jokowi juga menginstruksi optimalisasi penyelenggaraan kartu keluarga berkualitas.

Dimana isi instruksi tersebut seluruh kementerian lembaga hingga pemerintah daerah harus terlibat didalamnya dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemkot Makassar sejauh ini telah melakukan pembinaan kepada masyarakat, khususnya di lorong wisata.(*)