Danny-Fatma Segera Pakai Randis Listrik, Anggaran Bersumber dari APBD 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pejabat Pemkot Makassar segera memakai kendaraan dinas listrik mulai tahun depan.

Pemkot Makassar melalui bagian umum telah mengalokasikan anggaran randis listrik tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar M Dakhlan menyatakan anggaran yang disiapkan senilai Rp16 miliar.

Anggaran tersebut untuk pembelian sebanyak 20 unit kendaraan dinas listrik.

Setiap kendaraan dialokasikan Rp800 juta.

“Alokasi pengadaanya ada di bagian umum,” kata Dakhlan, Kamis (24/11/2022).

Terpisah, Kepala Bagian Umum Pemkot Makassar M Fajrin Pagarra mengatakan penganggaran kendaraan tersebut telah diusulkan pada APBD 2023.

Saat ini, DPRD Makassar sedang membahas anggaran untuk APBD 2023 secara keseluruhan.

Sebanyak 20 unit randis listrik akan diperadakan.

“Kita mengajukan penganggaran untuk membeli sedikitnya 20 mobil listrik untuk dijadikan kendaraan dinas,” kata Fajrin Pagarra.

Nantinya, randis listrik tersebut akan digunakan oleh pimpinan Pemkot Makassar.

Antara lain Wali Kota Makassar Mohammad Rmadhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi.

Sekda Makassar Muh Ansar, serta empat pimpinan DPRD Makassar.

Sisanya akan digunakan oleh kepala OPD atau para asisten lingkup Pemkot Makassar.

“Nanti kita minta petunjuk pak wali apa saja yang butuh randis sesuai skala prioritas. Yang jelas Pak Wali, Ibu Wawali, Pak Sekda, dan empat unsur pimpinan dewan dapat,” jelasnya.

Sebanyak 20 kendaraan dinas yang akan dibeli kata Fajrin, spesifikasinya sama.

Ia mengaku sudah mengincar merek randis yang akan dibeli, mulai dari harga dan tipenya.(*)

Andi Sudirman Resmikan SPKLU

Perusahaan Listrik Negara (PLN) semakin gencar mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

Tidak hanya itu, dalam rangka mendukung instruksi Presiden Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional.

PLN bersama Pemprov Sulsel resmikan SPKLU di Kantor Gubernur Sulsel dan SPKLU PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan dukungan pemprov atas program transisi energi yang sudah dicanangkan pemerintah Republik Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada PLN atas penempatan SPKLU ini di kantor Gubernur Sulsel, kami mendukung penuh penggunaan listrik guna menekan emisi karbon,” ujar Andi Sudi via rilis.

Sebagai salah satu konsumen pengguna mobil listrik dan layanan home charging dari PLN, Sudirman mengaku pemprov telah membuat program untuk penggunaan listrik di lingkungan pemerintah Provinsi Sulsel.

“Dengan hadirnya SPKLU di kantor, aparatur sipil negara dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk mengisi daya kendaraan listriknya,” kata Sudirman.(*)

Segera Dipasang di Palopo dan Bone

General Manager PT PLN UID Sulselrabar Moch Andy Adchaminoerdin menjelaskan pengoperasian SPKLU merupakan bentuk dukungan PLN atas INPRES Nomor 7/2022.

“Kami optimistis penempatan dan pembangunan SPKLU di Kantor Gubernur Sulsel dan Parepare bisa menjadi pemantik kebiasaan baru menggunakan kendaraan ramah lingkungan,” ujar Andy.

Ia merinci SPKLU di Kantor Gubernur Sulsel adalah fast charging serta memiliki spesifikasi daya 1x50 kW dan SPKLU PLN UP3 Parepare memiliki spesifikasi daya 2x25 kW.

“Dengan teknologi Fast Charging, pengisian dari 0 persen ke full 100 persen hanya waktu 180 menit dan sudah bisa menempuh jarak 300 kilometer,” katanya.

“Tidak hanya itu kami memasang juga Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya 2x5.500 VA di Kantor Gubernur Sulsel yang bisa dipergunakan untuk pengisian motor atau kendaraan listrik lainnya,” katanya.

Sampai November 2022, terdapat 5 SPKLU berada di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar ada 5 yaitu SPKLU PLN ULP Mattoanging.

SPKLU PLN UP3 Makassar Selatan, SPKLU Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, SPKLU PLN UP3 Parepare, dan SPKLU PLN ULP Wuawua di Kendari.

Andy menambahkan sampai dengan 2023 akan ada penambahan 6 SPKLU yaitu di Palopo, Bulukumba, Watampone, Kolaka, Kolaka Utara, dan Konawe Utara.

“Target dalam wilayah kerja PLN UID Sulselrabar, akan ada 11 SPKLU yang terintegrasi di jalan trans Sulawesi sampai akhir tahun 2023,” jelasnya.

“Kehadiran instalasi SPKLU ini diharapkan menjadi mata rantai ekosistem energi terbarukan yang tengah dikembangkan di Tanah Air,” katanya.(*)