Dua Pengurus DPD Hanura Sulsel Tidak Memenuhi Syarat Verifikasi Faktual

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Dua pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak memenuhi syarat verifikasi faktual.

Keduanya adalah Jamaluddin dan I Nyoman. Mereka sebelumnya telah mengundurkan diri. 

Namun namanya masih tercatat sebagai anggota saat dilakukan verifikasi faktual.

Verifikasi faktual dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel di kantor DPD Partai Hanura Sulsel, Jl AP Pettarani, Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Senin (17/10/2022).

Tim yang memverifikasi yakni Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulsel Upi Hastati, Koordinator Divisi Humas Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Muhammad Asri.

Ketua DPD Hanura Sulsel Amsal Sampetondok menyampaikan langsung dua anggotanya yang mengundurkan diri sebelum verifikasi faktual dilakukan.

Ia mengatakan dua anggotanya itu mengundurkan diri karena memiliki pekerjaan di luar daerah.

"Mereka mencari nafkah di Sulawesi Tengah," kata Amsal.

Ia hanya bisa pasrah dan menerima dengan lapang dada kehilangan dua kader.

Sebab, Amsal mengaku juga tidak bisa menghalanginya untuk mencari kehidupan di tempat lain.

"Dia bilang, mohon maaf ketua karena kami juga mencari sesuap nasi," kata Amsal menirukan ucapan kadernya yang mengundurkan diri.

"Mereka dengan suka rela sudah membuat surat pengunduran. Suratnya sudah ada sama kami," Amsal menambahkan.

Kehilangan dua kader, kata dia, tidak mempengaruhi kondisi partainya yang siap bertarung pada Pemilu 2024.

Berhubung karena telah menerima surat pengunduran dirinya, Amsal juga akan membuat SK pemberhentiannya.

"Dengan berkurangnya dua orang itu tidak akan mempengaruhi partai kami. Karena sudah sesuai aturan," katanya.