43 Proyek Drainase di Makassar Terancam Gagal Tender

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Proyek drainase Pemkot Makassar berjalan lamban.

Dari 47 paket pembangunan maupun rehabilitasi drainase diprogramkan tahun ini, baru empat paket selesai tender.

Kepala Bidang Pengelolaan SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Nurhidayat mengatakan puluhan paket lainnya masih mengantri di Unit Layanan Pengadaan.

“Sekarang kegiatan pembangunan dan rehabilitasi drainase yang jalan baru empat paket. Tiga paket sudah berjalan, satu paket sementara persiapan,” katanya, Rabu (12/10/2022).

Selain terkendala di ULP, pengerjaan drainase dipastikan akan terganggu karena cuaca buruk.

Belakangan ini, Makassar dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Otomatis pengerjaan drainase menjadi terhambat.

“Kalau hujan turun pengerjaan dihentikan, kalau reda dipompa dulu baru dilanjutkan,” katanya.

Untuk tetap menjaga kualitas infrastruktur, penyedia atau kontraktor kata Nurhidayat harus punya alat mumpuni.

Begitu juga dengan kuantitas sumber daya manusia harus diperbanyak agar proyek ini bisa selesai tepat sasaran.

Masa pengerjaan untuk rehabilitasi membutuhkan tiga bulan, sementara untuk pembangunan drainase baru butuh waktu empat bulan.

Karena itu, Nurhidayat berharap paket-paket drainase lainnya bisa segera selesai tender agar dinas PU bisa melakukan pendekatan dengan kontraktor.

Pendekatan dimaksud adalah membuat perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek ini dengan cepat sebelum berakhirnya masa anggaran.

Adapun anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi drainase 47 paket ditambah material mencapai Rp54,5 miliar.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Makassar Nunung Dasniar mengaku sudah menjadi kebiasaan pemkot menyelesaikan proyek drainase di musim hujan.

Padahal, ada banyak waktu sepanjang tahun untuk mengeksekusi program tersebut.

Pengerjaan drainase yang dilakukan di musim hujan justru akan menghambat pengerjaan.

Juga berpotensi memperburuk kualitas drainase.

Ujung-ujungnya, program ini tidak terselesaikan dengan baik.

“Jangan sampai kejadian tahun sebelumnya terulang, banyak drainase tidak dikerjakan karena baru bergerak di akhir tahun,” ujar anggota Komisi C DPRD Makassar ini.

Padahal perbaikan drainase ini sangat penting untuk masyarakat, utamanya daerah rawan banjir.

Nunung mengungkap, selama tiga tahun duduk di DPRD Makassar, Pemkot Makassar tak pernah menjalankan aspirasi konstituennya di Dapil III Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.

“Sekarang sudah masuk musim hujan, sudah pasti disana akan banjir karena belum ada perbaikan drainase dan jalan,” katanya.

Seharusnya, ada pencegah dini dilakukan Pemkot Makassar untuk mengatasi masalah banjir di wilayah tersebut.(*)