Danny Pomanto Mau Tunda Pemilu Raya RT/RW, Hamzah Hamid: Anggarannya Sudah Diketuk

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto memutuskan menunda Pemilu Raya RT/RW.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
Humas Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat mengikuti Jalan Santai Restorasi Nasdem di CPI. Danny Pomanto memutuskan menunda Pemilu Raya RT/RW Makassar 2022 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto memutuskan menunda Pemilu Raya RT/RW.

Menjaga kekondusifan menjadi alasan Danny Pomanto meniadakan Pemilu Raya RT/W tahun ini.

Danny Pomanto menilai langkah tersebut tepat untuk mencegah terjadinya keributan di tengah masyarakat.

Apalagi, Pemilu Raya mendapat sorotan dari banyak mantan ketua RT/RW Makassar karena pelaksanaannya secara elektronik voting atau e-voting.

Danny Pomanto membeberkan Pemilu Raya RT/RW akan digelar 2024 bersamaan Pemilu 2024.

“Kemungkinan besar saya undur sampai 2024, kasi sama dengan Pilpres dan Pilkada. Daripada bertengkar dan kerawanan sosial mending saya tunda,” katanya, Rabu (5/10/2022).

Diketahui, Pemkot Makassar telah merencanakan Pemilu Raya RT/RW digelar November 2022.

Baca juga: Batalkan Rencana Pemilu Raya e-Voting, DPRD Makassar Minta Pemilihan Ketua RT/RW Konvensional

Baca juga: Ketua Partai Hanura Makassar Muhammad Yunus Nilai Sistem e-Voting Pemilu Raya Prematur

Pemkot Makassar bahkan sudah menyiapkan infrastruktur berupa aplikasi yang akan digunakan dalam e-voting.

Namun, kebijakan Pemkot Makassar menuai sorotan, bukan hanya dari masyarakat tapi juga dari DPRD Makassar.

Mantan Pj RT/RW di Kota Makassar tolak Pemilu Raya secara e-voting.  
Mantan Pj RT/RW di Kota Makassar tolak Pemilu Raya secara e-voting.   (DOK PRIBADI)

“Kalau ada setuju dan tidak setuju soal Pemilu Raya ini, tidak kondusif. Makanya, kita ikutkan serentak Pilpres dan Pilkada 2024,” tegasnya.

Hal sama dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Makassar Harun Rani.

Harun mengatakan, Pemilu Raya RT/RW secara e-voting masih menjadi pro-kontra di tengah masyarakat. Penundaan ini untuk menghindari keributan.

Menurutnya, Pemkot Makassar juga tidak bisa serta merta mengubah e-voting menjadi pemilihan konvensional.

Sebab regulasi dan segala perencanaan sudah dilakukan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved