Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Hampir Rp3 Triliun Anggaran di Pemkot Makassar Tidak Terserap, Ada Apa?

Artinya, sisa tiga bulan lagi kesempatan Pemkot Makassar untuk membelanjakan anggaran sesuai yang direncanakan.

Tayang:
Penulis: Siti Aminah | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH
Wali Kota Makasar Danny Pomanto di Kantor Balai kota Makassar, Jl Ahmad Yani, Selasa (20/9/2022). 

"Jadi sangat mengherankan ketika memploting anggaran dengan nilai namun tidak punya perencanaan, darimana hitungan angka-angkanya," tegasnya.

Beberapa proyek di Dinas PU tidak berjalan seperti pembangunan mal pelayanan publik, eksekusi pembangunan jalan dan drainase yang lamban.

Hingga pembagunan kantor lurah dibeberapa kelurahan.

"Pembagunan pasar di Dinas Perdagangan juga tidak bisa dilaksanakan tahun ini," paparnya.

Terpisah, Wali Kota Makassar Danny Pomanto optimistis bisa meningkatkan serapan anggaran hingga akhir tahun.

"Insyaallah terakhir ini, mudah-mudahan bisa capai 50 persen karena sudah ada diperubahan, jadi sudah berbeda progresnya kalau disesuaikan dengan perubahan," katanya.

Adapun sanksi yang diberikan kepada OPD yang minim serapan yakni tidak dibolehkan melakukan perjalanan dinas keluar kota hingga penangguhan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

"Saya sebentar lagi akan evaluasi, begitu berjalan pembahasan APBD Pokok. Saya lihat kalau tidak jalan program, banyak (pejabat) yang dievaluasi," tuturnya. (*)

Berikut 10 OPD dengan serapan anggaran terendah: 
 
1. Dinas Pekerjaan Umum 5,69 persen 
Anggaran: Rp899, 2 M
Realisasi: Rp51,2 M


2. Dinas Pemuda dan Olahraga 13,81 persen
Anggaran: Rp243,7 M 
Realisasi: Rp33,6 M


3. Dinas Perdagangan 18,38 persen 
Anggaran: Rp36,5 M
Realisasi: Rp8,2 M 


4. Dinas Ketahanan Pangan 20,48 persen 
Anggaran: Rp25,8 M
Realisasi: Rp7,5 M


5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21,81 persen 
Anggaran: Rp34,3 M
Realisasi: Rp6,5 M


6. Dinas Lingkungan Hidup 23,75 persen 
Anggaran: Rp128,2 M
Realisasi: Rp30,46 M


7. Dinas Sosial 24,91 persen
Anggaran: Rp27,3 M
Realisasi: Rp6,8 M


8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 27,28 persen
Anggaran: Ro43,5 M
Realisasi: Rp11,8 M


9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 30,67 persen 
Anggaran: Rp30,4 M
Realisasi: Rp9,3 M.


10. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 32,86 persen 
Anggaran: Rp28,7 M
Realisasi: Rp9,4 M.(*)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved