Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilpres 2024

Sebut Dewan Kolonel Hanya Nama, Puan Maharani Minta Semua Kader PDI-P Ikuti Instruksi Megawati

Dewan Kolonel yang mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani, sementara Dewan Kopral mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Editor: Sakinah Sudin
Kolase Kompas.com/Tribun Timur
Kolase Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini digadang-gadang punya kans maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. - Sebut Dewan Kolonel Hanya Nama, Puan Maharani Minta Semua Kader PDI-P Ikuti Instruksi Megawati. 

TRIBUN-TIMUR.COM - 'Dewan Kolonel' dan 'Dewan Kopral' kini jadi perbincangan di masyarakat.

Dewan Kolonel merupakan sekelompok orang yang disebut-sebut bertugas menaikkan citra Puan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Siap Menangkan Puan Maharani di Pilpres 2024? Inilah Nama 12 Anggota Dewan Kolonel, Ada 2 Jenderal

Adapun Dewan Kopral dibentuk oleh relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania).

Ketua DPP PDIP Puan Maharani pun merespons munculnya Dewan Kolonel yang mendukungnya, yang disusul dengan adanya Dewan Kopral pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Puan menyebutkan baik Dewan Kolonel maupun' Dewan Kopral hanyalah sebuah nama.

Ketua DPR RI ini pun meminta seluruh kader partainya dapat menjalankan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam agenda pertemuan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Minggu (25/9/2022). 

"Tanggapannya saya minta seluruh struktur, simpatisan kemudian legislatif semua fraksi dan eksekutif sesuai instruksi ibu ketua umum," kata Puan, dilansir dari Kompas.TV.

Adapun instruksi Megawati yang dimaksud yakni seluruh kader PDIP diminta untuk turun ke lapangan menyerap aspirasi rakyat. 

"Kita semua harus turun ke lapangan bertemu dengan rakyat kemudian bagaimana menyambangi rakyat dan menangkap aspirasi rakyat," tegasnya. 

Mantan Menko PMK menegaskan baik 'Dewan Kolonel' maupun 'Dewan Kopral' hanya sebatas nama. Lagi-lagi dia mengingatkan seluruh kader untuk bekerja merebut hati rakyat.

"Apa pun bentuk dan namanya, itu hanya nama dan bentukan, yang pasti kita bekerja ke lapangan merebut hati rakyat, semua parpol pasti maunya semua menang pemilu," jelasnya.

"Karenanya tugas dari struktur simpatisan dan anggota, yuk kita turun ke bawah dan merebut hati rakyat."

Sementara disinggung terkait calon presiden (Capres) dari PDIP, Puan menuturkan yang memiliki wewenang mengumumkan sosok tersebut hanya Megawati.

Untuk itu, dia mengingatkan semua kader untuk taat dan tunduk dengan keputusan Megawati.

"Ya kan kalau di PDIP nunggu Bu Mega, jadi tanya saja terkait nama-namanya. Jadi kita taat dan tunduk apa dari keputusan dari bu Mega," tuturnya.

Tentang Dewan Kolonel

Diberitakan Kompas.com, sekumpulan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai terang-terangan mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk maju sebagai Capres 2024.

Suara dukungan itu terlihat dari adanya pengakuan sejumlah anggota Fraksi PDI-P DPR.

Mereka mengaku telah membentuk semacam kelompok yang bertugas mempersiapkan "karpet merah" untuk Puan Maharani menuju pencapresan.

Kelompok itu menamakan diri mereka "Dewan Kolonel".

Dari kelompok tersebut, Puan Maharani kini bak putri raja yang memiliki kuda-kuda beserta prajurit hingga jenderal yang menyertainya.

Terungkapnya Dewan Kolonel disampaikan langsung oleh para pencetusnya. Salah satunya, anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan.

Anggota Komisi III DPR itu menyatakan, dirinya diutus menjadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani.

"Gue jadi koordinator. Jadilah pada saat itu. Kemudian, pas Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), disampaikan sama Pak Utut, Mbak senang. Sudah gitu aja, tidak ada program yang rigid," kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Terbentuknya Dewan Kolonel membuat Puan Maharani kini memiliki dua tim.

Sebelumnya, Puan juga disebut memiliki tim advance yang bertugas mempersiapkan safari politiknya ke partai politik.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

Bambang Pacul menyatakan, hal itu sudah umum dan merupakan kebiasaan para petinggi partai sebelum melakukan pertemuan politik.

"Sebelum pertemuan biasanya ada tim advance, nanti tim advance-nya ini yang berkomunikasi awal, terutama untuk mencocokkan waktu, waktunya bisanya kapan," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Lantas, bagaimana dengan Dewan Kolonel?

Berikut fakta-fakta Dewan Kolonel:

  • Diusulkan Johan Budi

Layaknya organisasi, pasti Dewan Kolonel memiliki pencetus atau pengusulnya.

Johan Budi, salah satu anggota Fraksi PDI-P DPR, terang-terangan mengakui bahwa ia yang mengusulkan dibentuknya Dewan Kolonel.

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu membeberkan kronologi terbentuknya Dewan Kolonel hingga unsur-unsur jabatan di dalamnya.

"Jadi gini, gini, gini. Di fraksi PDI-P itu, waktu itu saya lupa 2-3 bulan yang lalulah. Gimana nih kita yang mendukung mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim," kata Johan Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

  • Beranggotakan 12 orang, ada 2 Jenderal

Johan Budi menyebutkan, anggota Dewan Kolonel hingga kini berjumlah 12 orang.

Mulanya, anggota hanya berisikan enam orang, tetapi berkembang seiring waktu berjalan.

"Trimedya, Pak Hendrawan, Masinton, pokoknya ada enam. Mbak Agustin. Jadi, awal itu cuma enam orang. Termasuk saya, kan saya yang ngusulin," ungkapnya.

Namun, Johan Budi tak memerinci enam anggota Dewan Kolonel yang lainnya.

Ia lantas menyebutkan bahwa Dewan Kolonel memiliki jenderal, yakni Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Pacul.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, pembentukan tim dengan nama Dewan Kolonel ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi dan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan.

Dewan Kolonel beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Mereka adalah anggota berasal dari Komisi I, yakni Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan.

Kemudian Junimart Girsang dari Komisi II DPR.

Selanjutnya, Trimedya Panjaitan Komisi III, Riezky Aprilia Komisi IV, Lasarus Komisi V, Adi Satriyo Sulistyo Komisi VI, Dony Maryadi Oekon Komisi VII.

Esti Wijayati dari Komisi VIII, Abidin Fikri Komisi IX, Agustin Wilujeng Komisi X.

Terakhir dari Komisi XI yaitu Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.

Tentang Dewan Kopral

Tak ingin kalah, loyalis Ganjar Pranowo pun membentuk Dewan Kopral.

Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyampaikan bahwa Dewan Kopral dibentuk untuk menandingi Dewan Kolonel.

Senada dengan Dewan Kolonel, Dewan Kopral dibentuk untuk kuda-kuda Ganjar Pranowo jadi Capres 2024.

Noel mengatakan Dewan Kopral akan diresmikan dalam waktu dekat. Deklarasi Dewan Kopral, kata dia, bakal digelar di seluruh Indonesia.

Soal anggota, Noel mengklaim, Dewan Kopral anggotanya akan lebih banyak dari Dewan Kolonel.

"Seluruh komponen pendukung, relawan mas Ganjar. Entah itu dari kiai, mahasiswa, buruh, tani, kita akan membentuk dewan kopral," ungkapnya, dilansir Kompas.com.

Dia menilai, dalam konteks alam demokrasi, yang menjadi penentu kemenangan Pemilu adalah suara rakyat.

Sehingga, menurut Noel, suara elite yang diakomodasi melalui Dewan Kolonel pasti kalah.

“Karena biar bagaimanapun, kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah suara buat pemilu dalam konteks demokrasi, itu ditentukan oleh quantity, nah quantity ini lebih banyak kopral dibanding kolonel kan," kata dia.

Kepala Departemen Sosial Politik Fiskom Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Putri Hergianasari, menanggapi soal sikap Ganjar Pranowo.

Putri menyampaikan, Ganjar sampai saat ini masih menahan diri karena politik balas budi.

“Di partai politik, ternyata patron-client masih kental. Dia berusaha patuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati, meski juga mencoba melihat peluang maju dalam Pilpres 2024," ungkapnya.

Dirinya menyarankan agar Ganjar sebaiknya segera menentukan sikap terkait pencalonan dalam Pemilihan Presiden 2024.

“Kalau Ganjar dikatakan 'kemajon', tapi semua orang berhak mencalonkan dan dicalonkan, meski untuk menang butuh strategi dan pilihan yang matang," terangnya.

Namun di lain sisi sikap Ganjar yang terus 'berkampanye' melalui media sosial, dianggap kelebihan oleh Putri.

Hal tersebut dilakukan Ganjar, dengan situasi tak leluasa dalam internal PDIP.

"Ini kan kelebihan Ganjar, dia tahu kalau dideskreditkan di PDI-P, maka terus bermanuver dan getol bermain medsos agar pangsa pemilih yang telah digarapnya, semakin loyal dan hapal dengan dirinya," pungkasnya.

(Kompas.TV, Kompas.com, Tribunnews.com)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved