Bawaslu Ragukan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu Serentak 2024

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 masih diragukan. Bawaslu Makassar pun terus memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah.

TRIBUN-TIMUR.COM/WAHYUDIN TAMRIN
Ketua Bawaslu Makassar Abdillah Mustari saat memberi penjelasan pada Rapat Koordinasi Mitra Penanganan Pelanggaran di M61 Cafe, Jalan Anggrek Raya No 22, Kota Makassar, Jumat (23/9/2022). 

Pembicara lain, Akademi Unhas Fajlurrahman Jurdi menyinggung bagaimana seorang PNS mampu memposisikan diri agar tidak terjebak dalam politik praktis.

Fajlurrahman menyatakan secara keseluruhan terdapat tiga problem penegakan hukum.

Seperti apa dinamakan dengan problem kultur atau bagaimana sikap masyarakat dalam menyikapi norma atau larangan.

“Contoh, ada diantara kita yang suami atau istrinya atau anaknya maju, mobil di branding kemudian tinggal di rumah kita artinya alat kampanye ada di dalam pekarangan rumah,” katanya.

“Padahal salah satu dari kita misal ASN dan kita mungkin saja sewaktu-waktu butuh pakai itu mobil ke mall misalnya, maka disitulah akan dilihat bagaimana cara kita bersikap selaku ASN,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Makassar Abdillah Mustari mengajak peserta membangun kesepahaman melalui ide dan gagasan sebagai ASN baik.

Tujuannya untuk keluar dari keberpihakan maupun pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang nantinya akan menjadi rencana tindak lanjut.

Berkaca dari Pilkada 2020

Komisioner Bawaslu RI Puadi memprediksi pelanggaran netralitas ASN di Pemilu serentak 2024 masih terjadi.

Ia menjelaskan potensi masih adanya pelanggaran netralitas ASN didasari maraknya ASN yang melanggar aturan di Pilkada 2020. Bahkan beberapa ASN tersebut dijatuhi sanksi.

“Ini memberikan gambaran persoalan netralitas ASN bisa terulang pada pemilu dan pemilihan,” kata Puadi dalam webinar Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN di Pemilu 2024, Sabtu (24/9/2022).

Adapun berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada Pilkada 2020 terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN.

Jumlah ini terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial.

Sementara 150 kasus lainnya didapati ASN menghadiri sosialisasi partai politik.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved