Mantan Ketua RT/RW se Makassar Tolak e-Voting

Harun mengatakan telah mewanti-wanti penyedia jasa pembuat aplikasi agar menjaga keamanan aplikasi yang akan digunakan dalam pemilihan.

"Kecurigaan mereka (mantan ketua RT/RW) memang harus diberi penjelasan, bahwa apa yang mereka khawatirkan tidak akan terjadi karena sudah ada antisipasi dari awal yang dilakukan," jelasnya kepada Tribun, Rabu (21/9/2022).

Ia meminta seluruh masyarakat termasuk mantan Ketua RT/RW untuk melakukan pengawasan secara bersama pada saat berlangsungnya tahapan pemilihan.

Untuk menjaga kemurnian Pemilu Raya ini, Pemkot Makassar juga menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi.

"Kami sudah sowan dan menghadap ke Bawaslu dan KPU, mereka akan terlibat untuk mengawasi supaya tidak ada kecurangan," katanya.

Pertimbangan Pemkot Makassar melakukan pemilihan secara e-voting karena menghemat anggaran.

Anggaran Pemilu Raya secara e-voting hanya Rp2,9 miliar.

Jika dilakukan secara konvensional maka membutuhkan anggaran sebanyak Rp5 miliar atau hampir dua kali lipat.

Pertimbangan lainnya, kata Harun, butuh waktu yang panjang jika menggunakan metode konvensional karena pengadaan surat suara akan melewati tahapan lelang terlebih dahulu.

Jika mengacu pengalaman Pemilu Raya sebelumnya, anggaran pengadaan surat suara, mencapai Rp880 juta.

"Jika dilakukan secara e-voting, jasa pembuatan aplikasi hanya Rp100 juta," ungkapnya.

Artinya, selain biayanya mahal, Pemilu Raya secara konvensional juga butuh waktu yang lama sehingga sulit jika harus dilaksanakan tahun ini, sementara Pemilu Raya RT/RW
sudah mendesak.

Jumlah RT/RW di Makassar mencapai 5.979, terdiri dari 996 RW dan 4.983 RT.

Pada Pemilu Raya tahun ini, kata Harun Rani, jumlah calon ketua RT/RW tak dibatasi. Yang penting memenuhi syarat atau kriteria sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait Pemilu Raya RT/RW.

Jumlah pemilih sementara mencapai 408.000 kepala keluarga.