Tak Berkinerja Baik, DPRD Makassar Pangkas Anggaran Enam OPD di Pemkot

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman rancangan APBD Perubahan 2022.

Dari hasil kajian Badan Anggaran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirasionalisasi anggarannya mengingat mereka tidak berkinerja baik.

Beberapa program dinilai tidak bisa dijalankan oleh OPD tersebut, sehingga anggarannya perlu dipangkas dalam APBD Perubahan.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David mengatakan OPD paling banyak dikurangi anggarannya ialah Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Dari Rp899,2 miliar di APBD pokok menjadi Rp638 miliar atau berkurang Rp261 miliar di APBD Perubahan.

"Dari semua OPD memang dinas PU paling banyak mengalami pergeseran anggaran, karena disana banyak proyek fisik," ucap Mario David saat ditemui usai rapat paripurna, Senin (19/9/2022).

Selain Dinas PU, OPD lainnya yang mendapat pengurangan anggaran antara lain Dinas Kesehatan karena tak bisa menjalankan program pembangunan Rumah Sakit Ujung Pandang Baru dan Rumah Sakit Batua.

Kemudian Dinas Pendidikan tak sanggup menyelesaikan program perbaikan sekolah hingga pembangunan sekolah terintegrasi.

Disusul Dinas Perdagangan yang belum bisa merealisasikan pembangunan beberapa pasar di Makassar.

Lanjut Dinas Pemuda dan Olahraga tidak bisa menjalankan program pembangunan sirkuit Untia, revitalisasi karebosi hingga pembangunan Makassar Cor Area (Macca).

"Terkahir Dinas Koperasi dan UKM terdapat pemangkasan anggaran di perubahan 2022," terangnya.

Ada dua masalah kata legislator NasDem Makassar tersebut.

Pertama karena perencaan yang kurang mantap 

Kedua alas hak masih bermasalah sehingga menghambat berjalannya program.

"Banyak SKPD yang punya anggaran fisik tapi tidak ada perencanaannya," ungkapnya.