Ojol Day dari Pemkot Makassar Menuai Kritikan, Mulai dari MTI Hingga Organda Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Mulai, Selasa (20/9/2022), Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan kebijakan mewajibkan seluruh PNS atau ASN untuk mengendarai ojek online (ojol) ke kantor. Program ini dinamai Ojol Day.

Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, Ojol Day merupaka program untuk membantu para driver ojek online di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

Danny mengatakan, salah satu komunitas yang paling terdampak atas kenaikan harga BBM adalah pengemudi Ojol.

"Kami ingin tegas membantu komunitas yang langsung terdampak kenaikan BBM yaitu ojol sekaligus mengurangi kebutuhan BBM paling tidak mulai dari 22.500 pegawai Pemkot," kata Danny Pomanto.

Namun kebijakan ini rupanya mendapat kritikan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

MTI menuding Danny Pomanto abaikan program angkutan massal perkotaan (BRT) yang diusung Kemenhub. Danny dinilai tidak serius mendukung pengembangan BRT padahal sudah ada kesepakatan lewat MoU.

"Iya, karena selama ini Pemkot Makassar nggak serius gitu kan, ya. Malah mengajukan ojol. Ojol kan bukan kendaraan umum," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, Djoko Setijowarno, akhir pekan lalu.

Menurut Djoko kebijakan yang dikeluarkan oleh Danny Pomanto tersebut berpotensi menuai gugatan karena dianggap tidak menjalankan komitmen dengan Kemenhub dan dianggap melanggar UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

"Wali kota tak komitmen atas MoU yang telah ditandatangani bersama Kemenhub untuk mendukung BTS dan implementasi push and pull. Wali kota sudah melanggar UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ pasal 138 dan 139, sehingga Wali Kota bisa digugat dan dituntut karena lalai atas kewajiban menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau,"  kata Djoko.

Merespon kritikan ini, Danny Pomanto membalas.

"Kalau komentarnya MTI seperti itu, tidak biasa ada rakyatnya. Orang tidak punya rakyat itu. Jadi kadang-kadang seenaknya ngomong. Tidak tahu kesulitannya rakyat. Dia cuma pikir dirinya sendiri," ucap Danny.

Menurut Danny, program ini bertujuan menekan inflasi karena naiknya harga BBM. 

"Kami ingin tegas membantu komunitas yang langsung terdampak kenaikan BBM yaitu ojol sekaligus mengurangi kebutuhan BBM paling tidak mulai dari 22.500 pegawai Pemkot," tegasnya.

Danny menilai, sorotan MTI yang membandingkan BRT dengan ojol juga jauh berbeda. Dia juga mengatakan BRT saat ini masih disubsidi oleh pemerintah.

"Kalau BRT mau bangkrut apa tidak, kan disubsidi pemerintah. Kan beda. Kan kalau ini siapa yang subsidi itu ojol-ojol semua? (Makanya program ojol day) Itu cara kita menangani persoalan langsung di sumbernya," tutur Danny.

Dirinya pun tidak mau ambil pusing dengan tudingan MTI yang menyebutnya tidak serius mendorong moda transportasi massal sebagaimana amanat UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Meski sebelumnya sudah ada memorandum of understanding (MoU) dengan Kemenhub soal pengembangan BRT di wilayah Trans Mamminasata.

Danny lantas menuding MTI tidak mempertimbangkan kebutuhan rakyat. Sementara Pemkot Makassar perlu mempertimbangkan dampak yang dirasakan para driver ojek online akibat kenaikan harga BBM.

"Kita mau bagaimana orang yang terkena dampak, sekaligus kita ringankan. Dengan memperbanyak orderan mereka dan sekaligus kita mengurangi BBM," ucap Danny

Danny mengklaim program ojol day yang dicanangkannya banyak mendapat dukungan. Meski di satu sisi dikatakan tetap ada yang berprasangka buruk.

Diprotes Organda

Menanggapi program Ojol Day dari Pemkot Makassar ini, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Makassar menuding Pemkot Makassar diskriminatif terhadap moda transportasi di Makassar.

Ketua Organda Makassar, Zainal Abidin mengatakan, teman-temannya merasa cemburu lantaran Pemkot Makassar hanya memperhatikan pengemudi ojol. Sementara sopir petepete yang terus berkurang penumpangnya, tak pernah diperhatikan.

"Ya sudah pasti ada kecemburuan sosial. Nah ini diskriminasi kalau begini. Ini angkutan umum ini bukan hari ini kita hadir loh di Makassar. Puluhan tahun melayani warga Kota Makassar. Masa kita didiskriminasi seperti ini," ujar Zainal Abidin.

Zainal meminta Danny Pomanto bersikap adil dengan memperhatikan semua moda transportasi di  Makassar.

Di media sosial, program ini mendapat beragam tanggapan dari para netizen. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit yang pesimis dengan program ini.

 Berikut komentar dari sejumlah netizen

@ballambinlove

Terobosan bagus tapi tidak bisa bertahan lama, nopol ojol terdaftar pada Pemda dibebaskan biaya perpanjangan STNK dll mungkin lebih baik

@zreyndra
·
Daripada gitu mending marakkan sepeda aja, ramah lingkungan, khusus jumat / sabtu aja misal. Tapi jangan setelah udah marak Bike to Work, nanti muncul wacana pajak sepeda lagi. (*)