Legislator DPRD Makassar Nunung Dasniar Dibuat Kagum saat Pantau Lorong Wisata di Tamalanrea

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Legislator DPRD Kota Makassar Nunung Dasniar memantau perkembangan program lorong wisata.

Politisi Partai Gerindra Makassar ini mantau di lorong wisata Karmila Sari, Nusa Tamalanrea Indah (NTI) Kecamatan Tamalanrea, Jumat (16/9/2022).

Saat berada di lokasi, Nunung Dasniar mengapresiasi masyarakat setempat yang telah melakukan budidaya sayur-sayuran, buah-buahan, serta ikan.

Menurutnya, lorong wisata ini membangkitkan ekonomi kreatif masyarakat.

Serta mendorong mereka untuk melakukan perubahan di lingkungan sekitarnya.

"Ada ekonomi kreatif yang tercipta di lorong ini sehingga dapat menopang perekonomian warga dari segi UMKM-nya. Sangat kreatif warga-warga di sini," ucapnya.

Kata Nunung, potensi di lorong tersebut sangat membantu warga dalam menjalankan roda ekonomi.

Dalam kunjungannya, Nunung disambut oleh Camat Tamalanrea, Andi Salman Baso setta Lurah Tamalanrea, Sudarman Udha, dan warga setempat.

Camat Tamalanrea Andi Salman Baso menjelaskan, ada 80 longwis yang akan dibangun di kecamatannya.

Dari 80 longwis tersebut ada beberapa yang menjadi unggulan. Salah satunya di Karmila Sari di NTI.

"Ini sangat membantu warga dalam meningkatkan UMKM mereka dengan menciptakan produk sendiri dari hasil tanaman yang mereka kelola," tuturnya.

Diketahui, longwis jadi salah satu program prioritas dan unggulan Pemerintah Kota Makassar.

Program ini disinkronkan dengan program-program lainnya di Pemerintah Kota Makassar, termasuk rencana penerapan teknologi metaverse di Makassar.

Program ini dijalankan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target 1000 lorong tahun 2022.

Mulai dari Dinas Ketahanan Pangan (DKP) sebanyak 500 lorong, Dinas Pariwisata 100 lorong, Dinas Koperasi 75 lorong.

Dinas Pendidikan 30 lorong, Dinas Pertanian dan Perikanan 150 lorong.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 50 lorong, Dinas Perdagangan 75 lorong, Dinas Kebudayaan 20 lorong.

Sementara Dinas PU bertanggung jawab untuk memperbaiki infrastruktur atau akses jalan di lorong tersebut.

Kecamatan dan kelurahan juga andil dalam pembangunan lorong wisata ini. (*)