IPEF Ministerial Meeting Resmi Ditutup, Airlangga Hartarto Sebut Akan Adakan Pertemuan Lanjutan

"Disrupsi karena Covid-19 pada rantai pasok, kita manfaatkan menjadi sebuah kesempatan (opportunity) untuk memperbaiki mekanisme menjadi lebih transparan," ujar Airlangga.

Adapun, muara dari seluruh fokus dalam pembahasan, pada akhirnya terkait dengan manusia atau pekerja.

Sementara itu perdagangan akan menjadi platform yang berikan kesempatan konkret agar dapat memberikan solusi nyata untum pekerja.

IPEF merupakan forum yang menyamakan level ‘playing field’ bagi perusahaan (sektor privat) di negara partisipan IPEF, baik perusahaan kecil hingga perusahaan besar.

Kerangka kerja IPEF akan berfokus pada 4 (empat) pilar utama yakni membangun komitmen berstandar tinggi.

Dimana akan memperdalam keterlibatan ekonomi di kawasan.

Pada Pilar I, Perdagangan, partner IPEF sepakat untuk mewujudkan prinsip ketahanan, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan cakupan pembahasan pada isu ekonomi digital, pertanian, lingkungan, sumber daya manusia dan penerapan transparasi serta good regulatory practices.

Hingga pada Pilar II: Rantai Pasok, setiap negara sepakat untuk berkoordinasi secara intensif dalam memitigasi disrupsi serta mengamankan produk-produk esensial.

Untuk memastikan arah pertumbungan ekonomi yang positif.

Pada Pilar III: Energi Hijau, setiap negara berkolaborasi untuk memperluas kesempatan investasi zero-emission good and services.

Juga memberikan novasi teknologi dan memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat lewat pemanfaatan energi hijau yang melimpah namun belum digunakan secara maksimal.

Terakhir pada Pilar IV: Fair Economy, masing-masing negara sepakat untuk memberantas korupsi, penghindaran pajak, dan meningkatkan transparasi dalam berbisnis sehingga tercipta iklim investasi dan perdagangan yang lebih favorable.

Menko Airlangga memberi sambutan baik untuk konklusi yang disampaikan oleh para partisipan atau partner IPEF dalam acara penutupan IPEF-MM.

“Pemerintah Indonesia menghargai nilai-nilai keadilan, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan pertimbangan yang telah disepakati pada mekanisme multilateral,” sambumg Menko Airlangga.