PKS dan PAN Sulawesi Selatan Beda Pendapat Soal Harga BBM Naik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS Sulsel) Muh Amri Arsyid menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak mudaratnya.

Ia meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM terbaru yang diumumkan naik oleh pemerintah belum lama ini.

Menurutnya, kenaikan harga BBM cenderung tidak memihak pada kepentingan rakyat.

“Kenaikan BBM bersubsidi ini sebaiknya dibatalkan karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” katanya, Minggu (4/9/2022).

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM akan berpengaruh pada kenaikan harga bahan, seperti biaya angkut dan biaya produksi, terutama bahan bakar mesin skala industri kecil menengah.

PKS Sulsel pun mengusulkan kepada pemerintah agar membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi daripada menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai solusi.

“Opsi ini cukup realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi,” katanya.

Sementara Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi Djamal menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini tidak tepat sasaran.

Selama ini, kata Ashabul Kahfi Djamal, subsidi bukan hanya masyarakat kalangan bawah yang menikmati, tapi banyak yang mampu juga menggunakan subsidi.

Baca juga: Buruh dan Mahasiswa Siap Demo Besar-besaran, 613 SPBU Dijaga Ketat

Mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu melihat pemerintah ingin menerapkan sistem subsidi seperti negara tetangga.

Bantuan langsung diberikan ke masyarakat yang berhak menerima.

“Karena kalau mekanisme subsidi, sering tidak tepat sasaran. Banyak yang mampu menikmati subsidi,” katanya, Minggu (4/9/2022).

Ketua DPW PAN Sulsel itu justru setuju dengan kebijakan pemerintah dengan cara menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT).

"Sepanjang penyalurannya tepat sasaran, saya dukung," katanya.

Ia menambahkan, salah satu pekerjaan rumah yang terus dibenahi adalah soal data penerima bantuan sosial.

Menurutnya, pengalaman saat pandemi Covid-19 seharusnya membuat pemerintah lebih siap dan menyalurkannya dengan baik.

Baca juga: Mahasiswa di Makassar Ramai-ramai Tolak Harga BBM Naik, Danny Pomanto Justru Bilang Begini

Ia mengaku akan pasang badan untuk memastikan distribusi bantuan sosial yang dipersiapkan pemerintah tersalurkan dengan baik.

Apalagi komisinya adalah mitra Kementerian Sosial.

“Mohon peran masyarakat mengawasi. Jika ada hal yang tidak sesuai aturan, silakan laporkan, bisa ke instansi berwenang terdekat, bisa juga langsung ke kami di Komisi VIII," ujarnya.

Ashabul Kahfi menjelaskan BLT hadir karena adanya kenaikan harga BBM.

Tentunya, kata dia, juga akan diikuti kenaikan harga bahan pokok termasuk kebutuhan.

Meskipun kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang tidak diharapkan.

Apalagi selama ini BBM telah berkali-kali mengalami kenaikan.

"Yang penting ini dikritisi di sini adalah alasan sosiologis yuridis mengapa BBM dinaikkan. Bukan soal BLT-nya," katanya.

Ie mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut sekalipun harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

Besarannya tidak akan cukup untuk meredam jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi.

"Pertanyaannya mengapa jebol. Apakah betul karena kompensasi energi, ataukah ada hal lain?," kata Ashabul Kahfi.(*)