Buruh dan Mahasiswa Siap Demo Besar-besaran, 613 SPBU Dijaga Ketat

Kepolisian telah mengantisipasi dan mencegah hal yang bisa berpotensi mengganggu kamtibmas dengan mengetatkan penjagaan di sejumlah SPBU.

TRIBUN-TIMUR.COM/MUH SAUKI
Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unhas sedang melakukan demontrasi di depan Kampus Unhas Tamalanrea, Minggu (4/9/2022). 

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah resmi mengalami kenaikan sejak Sabtu (3/9/2022) kemarin.

Kepolisian juga telah mengantisipasi dan mencegah hal yang berpotensi mengganggu kamtibmas dengan mengetatkan penjagaan di sejumlah SPBU di kawasan Jabodetabek.

“Sesuai dengan perintah pak Kapolda, akan ada personel untuk memantau ya. Jadi PMJ pastikan situasi kondusif, tak ada penimbunan, dan sebagainya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan saat dihubungi, Minggu (4/9/2022).

Selain itu, Zulpan menyebut personel akan menjaga 600 lebih SPBU.

Hal itu bertujuan untuk mencegah praktik penimbunan dan gangguan keamanan pascakenaikan harga BBM diumumkan.

“Ada 613 SPBU yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kita pastikan semua aman,” katanya.

Organisasi Massa Buruh KSPSI meminta pemerintah bersama pelaku usaha untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM jenis pertamax, solar dan pertalite dengan menaikan upah buruh di seluruh Indonesia.

Baca juga: Mahasiswa di Makassar Ramai-ramai Tolak Harga BBM Naik, Danny Pomanto Justru Bilang Begini

Hal ini dianggap masuk akal apalagi ekonomi masih tumbuh lebih dari 5 persen.

“Bahwa ini keputusan sudah diambil tentu sangat memberatkan masyarakat termasuk buruh, cuma kita yakini juga pemerintah sudah mempertimbangkan dengan sangat matang untuk kepentingan negara yang lebih besar."

"Maka itu kami meminta agar kebijakan ini perlu diikuti dengan naiknya upah buruh di seluruh Indonesia,” kata Wakil Ketua umum KSPSI Pimpinan Yorrys Raweyai, Arnold Sihite.

Menurut Arnold, standar upah buruh di Indonesia perlu ada penyesuaian pasca kenaikan harga BBM. Solusi itu kata dia juga mampu meredam gejolak yang bakal timbul di masyarakat.

"Kami dalam posisi tidak menghendaki adanya aksi buruh turun ke jalan karena sebenarnya itu tidak cukup memberikan solusi. Isunya bukan soal tolak atau dukung. Paling ideal saat ini adalah penyesuaian upah buruh. Itu yang kami dorong,” ujar Ketua tenaga kerja dan informal Pimpinan Pusat Kosgoro 1957 itu.

Dijelaskan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia bahwa pemerintah juga perlu memastikan agar bantuan sosial yang digelontorkan betul-betul tepat sasaran.

Untuk itu kelompok buruh ingin membantu pemerintah agar penyaluran Bansos khusus untuk buruh bisa sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved