Warga Pertahankan Blok Bahodopi Utara, Protes Penambangan Nikel Liar di Morowali

Pasalnya, lokasi atau Blok Bahodopi Utara belum clear and clean. Ada gugatan dari pihak PT Oti terhadap kepemilikan lokasi tersebut.

Kini prosesnya hukumnya tengah berlangsung di Mahkamah Agung lantaran ada permintaan Peninjauan Kembali oleh Kementerian ESDM.

Sebelumnya Bupati Morowali sempat menerbitkan izin lokasi untuk PT Oti Jaya.

Namun bupati membatalkan kebijakan itu setelah mengetahui saat penerbitan ijin, area itu masih sah milik PT Vale.

Artinya, izin itu diterbitkan di lokasi yang masih sah milik perusahaan lainnya.

“Bupati menerbitkan izin atas PT Oti itu tahun 2014. Sementara masa konsesi PT Vale tahun 2018 kemudian setelah habis masa konsesinya diserahkan kembali kepada negara,” katanya.

“Kala itu ada dua lokasi tambang, Blok Bahodopi Utara di Morowali, Sulawesi Tengah seluas 1.896 hektar dan di Wilayah Kerja Matarape di Sulawesi Tenggara seluas 1.681 hektar, dengan nilai kompensasi informasi dari masing Rp 184,8 miliar dan Rp 184,05 miliar,” katanya.

Lelang terbuka kemudian dimenangkan PT Aneka Tambang dan Kementerian ESDM menguatkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertambangan No: 1805. K/2018.

PT Antam telah memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan Kementerian ESDM. Bukan hanya Antam yang berharap agar persoalan ini cepat dituntaskan.

Tapi masyarakat Morowali pun berharap demikian. Sebab jika persoalan ini berlarut larut, bukan hanya pihak investor yang dirugikan tapi juga negara.

Sebab tidak menikmati Pendapatan Negara Bukan Pajak dan pajak serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Di sisi lain, potensi nikel yang ada di dalam blok Bahodopi sudah tergarap habis.

“Memang harapan kami, hanya Kapolri yang mampu menghentikan aktivitas tambang ilegal di Blok Bahodopi Utara ini. Sungguh kami sangat pesimis kalau berharap pada aparat hukum di daerah,” katanya.(*)