Danny Pomanto Geram Serapan APBD Makassar Anjlok, Ancam Nonjobkan Pejabat yang Berkinerja Buruk
Danny menambahkan, realiasi anggaran per 1 September 2022 baru diangka 32,39 persen. Total pendapatan sejak Januari-September baru Rp2,2 triliun.
Penulis: Siti Aminah | Editor: Abdul Azis Alimuddin
lihat foto
“Inti-intinya nonjob, tapi secara prosedur saya sudah umumkan memang. Penilaian ini saya pakai untuk penilaian SKP. Saya kunci di SKP rendah, saya bisa nonjobkan. Tidak akan pernah naik pangkat,” katanya.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Dakhlan menyatakan penangguhan TPP dilakukan sejak Mei 2022.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi rendahnya sarapan anggaran sejumlah OPD lingkup Pemkot Makassar.
Dakhlan menambahkan, penyebab minimnya serapan anggaran jelas ada di masing-masing OPD.
“Intinya tidak ada persoalan di kas daerah, kita akan bayar kalau ada kegiatan dan sudah ada surat perintah membayarnya,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Makassar Nurhaldin Halid mendukung upaya penangguhan TPP tersebut.
Menurutnya, TPP memang diberikan jika pegawai menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kalau tidak kerja apa mau diukur, TPP ini kan dilihat dari apa sudah dikerjakan,” ujarnya.
Ajukan Penurunan Target
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengusulkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di APBD Perubahan.
Dari target Rp1,6 triliun turun menjadi Rp1,3 triliun atau berkurang Rp300 miliar.
Rasionalisasi PAD ini diklaim sebagai dampak pandemi corona.
Dimana pada Januari hingga Juni 2022 PPKM masih berada di level 1.
Sehingga sektor-sektor yang dijadikan objek pajak masih kewalahan untuk dikejar.
“Kita Bapenda Makassar ada beberapa hal menjadi dasar sehingga terjadi penurunan target pada perubahan 2022. Pertama kondisi pandemi,” kata Kepala Bapenda Makassar Firman Hamid Pagarra.
