Opini Firman Mustafa

Opini Firman Mustafa: Disabilitas Sebagai Mercusuar Demokrasi

Maka dalam negara demokrasi belumlah sempurna jika masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu termasuk penyandang disabilitas.

TRIBUN TIMUR
Logo Tribun Timur - Opini Firman Mustafa: Disabilitas Sebagai Mercusuar Demokrasi 

Oleh; Firman Mustafa
Komisioner KPU Kota Parepare

TRIBUN-TIMUR.COM - Data Badan Pusat Statistik 2022 , sekitar 17 juta penyandang disabilitas masuk dalam usia produktif .

Disabilitas menurut UU No 8 tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik , intelektual , mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan linkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartispasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas merupakan salah satu segmentasi pemilih pada Pemilihan umum , negara menjamin hak-hak berdemokrasi mereka melalui Pasal 5 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR , sebagai calon anggota DPD , sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Melalui Undang-undang ini setidaknya dapat menepis stigma yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang kurang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti hak politik pada gelaran pesta demokrasi.

Henri B. Mayo mendefenisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Maka dalam negara demokrasi belumlah sempurna jika masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu termasuk penyandang disabilitas.

Baca juga: Opini Anwar Arifin AndiPate: Bandit Intelektual

Untuk itu hal yang perlu diperhatikan bahwa kelompok disabilitas sangat rentan kehilangan hak pilih dan hak politik lainnya jika penyelenggara tidak mampu memastikan bahwa benar-benar tahapan pemilu 2024 aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki, sementara hak politik penyandang disabilitas dipertegas dalam UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dimana hak politiknya meliputi:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik

2. Menyalurkan aspirasi baik tertulis maupun lisan

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved