PKB Sulsel Sebut Pencabutan Subsidi BBM Bertentangan dengan UUD 1945
Mencabut subsidi BBM dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar (UUD).Demikian disampaikan Ketua DPW PKB Sulsel Azhar Arsyad
Penulis: Wahyudin Tamrin | Editor: Saldy Irawan
lihat foto
ARI MARYADI/TRIBUN TIMUR
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulsel Azhar Arsyad menyayangkan kenaikan harga BBM
Membatasi dan meningkatkan pengawasan distribusi adalah opsi realistis untuk mengatasi dilema yang dihadapi pemerintah terkait pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.
"Pemerintah harus cepat mengambil keputusan agar tidak ada pihak tertentu yang berspekulasi terkait isu kenaikan harga BBM bersubsidi ini," katanya.
"Semakin cepat keputusan tersebut diambil maka semakin baik bagi semua pihak terkait," Amri Arsyid menambahkan. (*)
