Airlangga Hartarto Hadir di Acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force

Karenanya perusahaan diminta dapat mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai.

Sebagai contoh, melakukan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya.

“Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membantu pemberantasan praktik korupsi sebagai bagian dari Open Government Partnership.

Juga menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang lewat berbagai kebijakan.

Pemerintah membantu negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya lewat Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia.

Terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. 

Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut merupakan salah satu wujud dari transformasi struktural untuk merumuskan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral.

Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) akan fokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik bagi sektor publik hinggasektor swasta.

Sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan mengembangkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim.

Sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan terlaksananya Agenda Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030.

Menko Airlangga juga mengatakan bahwa pertemuan ini sangat penting, karena di tengah ketidakpastian B20 membahas isu compliance yang sangat diperlukan terutama untuk menjaga bussiness sustainability.

“Disituasi seperti ini target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya,” pungkas Menko Airlangga.

Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Menteri BUMN I, Anggota Dewan Komisioner OJK, Kepala Kamar Dagang Indonesia (KADIN).

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK, Chair of Bussiness 20 Indonesia, Chair of G20 Indonesia Anti-Corruption Working Group, serta Chair of Integrity and Compliance Task Force B20 ikut hadir dalam kegiatan ini.(adv/rerifaabdurahman).