Opini Anwar Arifin AndiPate

Landasan UUD 1945

Hari ini, 18 Agustus 2022, genap 77 tahun UUD 1945 (asli) disahkan, serta presiden dan wakil presiden yang pertama dipilih.

INFOGRAFIS TRIBUN TIMUR
Anwar Arifin AndiPate penulis opini Landasan UUD 1945 

Oleh: Anwar Arifin AndiPate

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari ini, 18 Agustus 2022, genap 77 tahun UUD 1945 (asli) disahkan, serta presiden dan wakil presiden yang pertama dipilih.

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk Jepang diresmikan 12 Agustus 1945 dan dipimpin Ir.Soekarno selaku Ketua dan Drs.Mohammad Hatta selaku Wakil Ketua.

PPKI juga memilih secara aklamasi Soekarno menjadi Presiden dan Mohammad Hatta menjadi Wakil Presiden, atas usul Otto Iskandar Winata (1897-1945). PPKI diketuai Soekarno dengan Wakil Ketua Mohammad Hatta, dengan anggota 25 orang,
Rancangan UUD-1945 dirumuskan dan disahkan, 16 Juli 1945, dalam Rapat Besar Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan,yang diketuai dr.Radjiman Widioningrat.

Perumusan UUD 1945 dipimpin Panitian yang diketuai Ir.Soekarno (ketua) dengan Prof.Dr.Mr Soepomo selaku Ketua Panitian Kecil. Soekarno, Soepomo, dan Hatta, mendapat banyak masukan terutama, dari Ki Hadjar Dewantara.

UUD-1945 dibentuk berdasarkan landasan FILOSOFIS yaitu UUD yang memuat Ideologi Bangsa Indonesia, tak boleh meniru konstitusi bangsa lain, karena tidak boleh bertentangan realitas yang hidup di Indonersia.

Realitaas yang dimaksud adalah landasan SOSIOKULTURAL yaitu masyarakat agraris yang religus serta bersifat kolektif, kekeluargaan, dan gotong-royong.

Kondisi sosial-kultural itu diwarnai juga oleh kualitas pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat yang 96 persen dari sekitar 72 juta jiwa penduduk, masih buta huruf, miskin, dan sakit - sakitan. Mereka terdiri atas 1.340 suku bangsa yang memakai 746 bahasa, dan mendiami 16.056 pulau bernama.

Mereka juga menganut beberapa agama seperti: Islam (88 persen), Kristen (3 persen), Katolik (3 persen), Hindu (2 persen), Budha (1 persen), Konghucu dan lainnya (1 persen).

Itulah sebabnya secara sosiokultural masyarakat Indonesia disebut masyarakat beragam (bhinneka). Indonesia yang 88 persen penduduknya beragama Islam dinamakan juga negeri Muslim terbesar di dunia. Islam mengutamakan musyawarah dan mufakat serta wajib menjaga hramoni sosial dan persatuan (ukhuwah)..

Landasar Sosiokultural tersebut berkaitan SEJARAH (Historis) penjajahan Belanda yang lama dan ordodok. Belanda membuat masyarakat kita mengalami KELAS EKONOMI yang kini masih terasa. Orang-orang Indonesia yang disebut golongan Pribumi, secara struktural ditempatkan sebagai warga negara kelas tiga dinegaranya sendiri.

Orang-orang Belanda yang memerintah merupakan warga negara kelas satu bersama orang asing lainnya dari Eropa. Sedangkan golongan Tionghoa yang terbesar di antara orang-orang Timur Asing lainnya, menempati kedudukan menengah (kelas dua).

Berdasarkan landasan tersebut, Indonesia, memiliki skor rendah dalam dimensi “individualisme”. Indonesia tidak ditak didirkan menjadi negara demokrasi neolib seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Indonesia DITAKDIRKAN menjadi negara demokrasi musyawarah/ mufakat, sesuai dengan kultur Indonesia yang KOLEKTIF, tapi menghargai indivudualitas.

Itulah sebabnya demokrasi liberal dan neoliberal yang diterapkan masa demokrasi liberal (1950-1959) dan masa reformasi (2004-kini) ini TAK SUKSES.. Indeks demokrasi Indonesia menurut “The Ekonomist Intelegence Unit (EIU)”, menurun dari peringkat 48 dari 167 negara menjadi 64 (2019-2020), sehingga Indonesia menjadii negara “DEMOKRASI CACAT” dan bahkan terjun menjadi “DEMOKRASI BEKU”, karena tidak mampu memperbaiki ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

Kita harus sadar perlunya demokrasi kita meliki landasan filosif, sosiokultural, dan sejarah.
Jakarta, 18 Agustus 2022. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved