Koalisi Pragmatis Partai Politik Menjelang Pemilu 2024

Hal inilah yang penulis sebutkan sebagai praktek koalisi pragmatis, karena yang menjadi tujuan utamanya adalah kemenangan, tidak peduli kemenangan tersebut diperoleh dengan cara jujur dan adil ataukah kemenangan yang diperoleh melalui kecurangan dan kelicikan.

Padahal esensi dari pelaksanaan pemilu adalah pemenuhan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat agar dapat melahirkan transisi kekuasaan dengan cara yang bermartabat dan menjunjung nilai-nilai demokratis sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.

Koalisi memang selalu dengan penuh dengan kalkulasi politik demi terpenuhinya kepentingan pragmatis masing-masing partai yang tergabung dalam poros koalisi tertentu.

Partai mitra koalisi biasanya menawarkan berbagai opsi atau permintaan, baik itu posisi calon wakil presiden maupun jatah kursi menteri di Kabinet pemerintahan nantinya jika terpilih.

Sehingga menjadi mustahil jika ada partai politik yang mewacanakan koalisi tanpa syarat.

Karena masing-masing partai punya keinginan agar kadernya dapat masuk dalam jajaran sebuah pemerintahan, secara konstitusional hanya partai politik yang diberikan kewenangan untuk mengusung pasangan capres dan cawapres, sehingga koalisi partai politik akan menjadi jembatan bagi kader parpol anggota koalisi untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Jika berkaca pada sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada awalnya koalisi bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang kuat, agar Presiden dan DPR dapat bekerja sama dengan baik.

Agar dalam menjalankan roda pemerintahan tidak menimbulkan pemerintahan yang berifat minoritas (government minority).

Jalan buntu (deadlock) antara presiden dan DPR adalah suatu keniscayaan, karena jumlah dukungan presiden di DPR sangat kurang.

Sehingga program ataupun kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan DPR sedikit terhambat, kemudian dampaknya dapat menyebabkan efektifitas dan stabilitas jalannya pemerintahan kurang stabil akibat pengawasan DPR yang begitu kuat (legislative heavy), sehingga presiden sering tersandera (deadlock) ketika harus mendapatkan pertimbangan ataupun persetujuan DPR dalam setiap produk undang-undang yang menjadi hak inisiatif pemerintah.

Sehingga seharusnya koalisi diharapkan agar presiden yang terpilih dapat membangun pemerintahan yang kuat dengan adanya dukungan yang kuat oleh DPR serta menteri-menterinya di kabinet.

Selama kebijakan dan program pemerintah barlandaskan pada konstitusi serta mengarah pada kesejahteraan umum , maka tidak ada alasan DPR untuk menolak.
Menurut penulis, koalisi di Indonesia adalah sebuah kenisyaan, jika melihat kondisi sistem politik demokrasi yang mengawinkan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai, maka sudah menjadi konsekuensi dalam menjalankan pemerintahan akan diwarnai dengan berbagai macam kegaduhan politik.

Namun yang menjadi hal penting untuk diingat sistem politik demokrasi tidak pernah mentolerir kegaduhan yang merusak tatanan bernegara.

Penulis berharap dalam pemilihan Presiden 2024 nanti, koalisi yang dibangun oleh masing-masing partai politik tidak hanya solid dalam memenangkan capres dan cawapresnya akan tetapi juga dapat membangun dan mengawal pemerintahan yang kuat saat terpilih dengan tetap menjaga sistem check and balances antara lembaga negara tanpa harus saling sandera kepentingan masing-masing partai, sehingga Presiden terpilih nantinya dapat mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945.(*)