Bupati Pinrang Minta BPK Bimbing Stafnya Agar Pinrang Kembali Raih OTP

PINRANG, TRIBUN-TIMUR.COM -  Bupati Pinrang Irwan Hamid menerima kunjungan kerja Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Paula Henry Simatupang di Aula Kantor Bupati Pinrang, Selasa (12/7/2022). 

Kunjungan kerja itu dalam rangka melakukan Sosialisasi Nilai-Nilai BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Pinrang. 

Hadir dalam acara sosialisasi Wakil Bupati Pinrang Alimin, Sekda Pinrang Andi Budaya Hamid, para Pimpinan OPD, para Kabag Setda dan Camat, Lurah dan Kades se-Kabupaten Pinrang. 

Dalam kesempatan itu, Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid menyambut baik kegiatan sosialisasi ini. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pinrang," katanya. 

Terlebih lagi, tahun ini, Kabupaten Pinrang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 berturut-turut sejak tahun 2012.

Menurutnya, hal ini merupakan kebanggaan  sekaligus starting poin untuk meningkatkan kerja-kerja yang telah dilakukan 10 tahun belakangan ini. Terutama dalam pengelolaan keuangan.

"Saya berharap, kerja keras terus ditingkatkan agar tahun depan Opini WTP dapat kembali kita raih," katanya. 

Dia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak sehingga WTP dapat dipertahankan.

Irwan juga meminta kesediaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi-Selatan untuk senantiasa membimbing Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menghadirkan pengelolaan keuangan yang baik.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang menekankan bahwa Opini WTP yang diraih haruslah menjadi cambuk agar pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih baik lagi.

Paula pun berharap, tahun depan Pemerintah Kabupaten Pinrang kembali dapat meraih Opini WTP yang dianggap sebagai cerminan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Paula menyampaikan materinya tentang Etika dan Nilai-Nilai Dasar BPK. 

"Sebagai ASN, kita harus mempunyai etika dalam melaksanakan tugas selaku abdi negara. Serta tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuhnya. (*)