DPRD Sidrap
7 Fraksi DPRD Sidrap Sampaikan Pandangan Umum atas Dua Ranperda
Pandangan umum ke tujuh fraksi ini disampaikan melalui rapat paripurna.
Penulis: Nining Angraeni | Editor: Muh. Irham
Serta meminta pemerintah daerah tetap memfokuskan perhatian terhadap kerusakan-kerusakan infrastruktur seperti kerusakan jalan dan drainase.
"Kami berharap ranperda ini nantinya akan menjadi perda yang dapat menjawab masalah saat ini dan yang akan datang,"ucapnya.
Fraksi Gerindra yang disampaikan Jumiati mengapresiasi pemerintah daerah atas raihan WTP secara berturut-turut atas penilaian dari laporan hasil pemeriksaan BPK.
"Kami tetap berharap opini ini semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel," sebutnya.
Terkait pertanggungjawaban APBD 2021, fraksi Gerindra menyampaikan agar senantiasa dijadikan sebagai konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja pemerintah daerah.
Gerindra berharap setiap perangkat daerah tetap memegang teguh maksud dan capaian program birokrasi yang baik dalam melayani publik.
Fraksi Amanat Demokrat yang disampaikan Suckhar Syandhi Hamid mengapresiasi pemerintah dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021.
Dari segi pendapatan, fraksi Amanat Demokrat merekomendasikan agar potensi PAD dikelola secara profesional.
Sehingga mampu meningkatkan PAD dan mendorong kemandirian keuangan daerah.
"Sementara untuk realisasi belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sekitar 93,7℅. Pencapaian ini perlu diapresiasi memngingat kita sedang berada di masa pandemi Covid-19," sebutnya.
Terkait ranperda pengelolaan keuangan daerah, fraksi Amanat Demokrat sangat mendukung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Serta optimalisasi sebagai bentuk percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Fraksi PKS yang disampaikan Arifin Damis. Pihaknya siap mengawal kebijakan pemerintah.
Di mana pemerintah telah sekuat tenaga untuk mengupayakan peningkatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Terkait ranperda pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemasukan pajak dan retribusi harus berbanding lurus dengan kenyamanan masyarakat termasuk infrastruktur perlu mendapat perhatian," ujarnya.