Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sekolah Perikanan

Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone Akan Ditutup, Alumni Layangkan Surat Protes

Isu ini membuat gerah sejumlah alumni SUPM Bone. Mereka tak rela sekolah tersebut ditutup dan dihilangkan dari Bumi Arung Palakka.

Penulis: Kasdar Kasau | Editor: Muh. Irham
Tribun Bone
Syahrir Lago alumni SUPM Negeri Bone angkatan VIII. Para alumni memprotes rencana penghapusan SUPM Bone oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan 

BONE, TRIBUN-TIMUR.COM  - Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Bone terancam ditutup. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah membangun Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Bone tepat di sebelah SUPM Bone.

Keberadaan sekolah vokasi itu bakal dilebur menjadi kampus Politeknik KP Bone.

Isu ini membuat gerah sejumlah alumni SUPM Bone. Mereka tak rela sekolah tersebut ditutup dan dihilangkan dari Bumi Arung Palakka.

Alumni kemudian membentuk Aliansi Pejuang Almamater SUPM Bone. Lalu aliansi melaksanakan aksi penolakan di halaman SUPM Bone, Sabtu (18/6/2022) kemarin.

Dalam aksinya mereka membakar foto Kepala Pusdik KKP, Bambang Suprakto dan foto I Nyoman Radiarta selaku Kepala BPRSDM KKP RI.

Demonstran mengancam aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah. Aksi penolakan dipimpin oleh Syahrir Lago, alumni angakatan VIII SUPM Bone.

Ia tidak rela sekolah tersebut dijadikan tumbal atas kehadiran Poltek KP Bone. Sebelum menuntut aspirasi mereka, sejumlah alumni melaksanakan reuni.

Tepatnya di SUPM Bone Jl Sungai Musi, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Ini momen mempertemukan alumni terkait penutupan SUPM Negeri Bone," kata Syahrir.

Menurut Syahrir, SUPM Negeri Bone merupakan sekolah vokasi kelautan dan perikanan yang sudah berstandar internasional.

"Alumninya ada yang kerja di Australia, Panama, Korea, Taiwan dan beberapa di negara lain," ujarnya.

Bahkan kata Syahir, ada siswa di SUPM Bone berasal dari Timor Leste.

"Tujuan aksi untuk memberitahukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," katanya.

Syahrir berharap KKP tidak bersikap ego sektoral dengan menerapkan sistem kanibalisme vokasi.

"Karena ada Poltek lalu SUPM dikorbankan, ini tidak boleh," katanya.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved