Danny Blak-blakan Minta Pembangunan Kereta Api Melayang di Depan Menhub, Ini Alasannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Danny Pomanto memanfaatkan kesempatan saat bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Saat menghadiri peresmian Rumah Sakit (RS) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Seafarers Hospital di Jl Tentara Pelajar, Danny dengan gamblang menyampaikan permohonannya.

Danny meminta agar pembangunan kereta api di Makassar dilakukan secara elevated alias melayang.

Alasannya mengajukan perubahan perencanaan tersebut, sesuai rencana Tata Ruang yang sudah disepakati oleh Kementerian PUPR, kawasan Untia ke depan akan menjadi kota baru.

Wilayah tersebut bisa menampung hingga dua juta warga Makassar dan akan menjadi kawasan pengembangan.

"Kebetulan di situ ada kawasan 2 ribu ha reklamasi yang ditetapkan tata ruang Makassar dan PUPR, itu jadi pusat pelayanan kota tingkat satu dengan pelayanan kota baru, nah kota baru akan putus kalau tidak elevated," terangnya.

Danny memastikan masyarakat akan setuju dengan konsep tersebut karena tidak banyak lahan yang akan dibebaskan.

"Banyak yang setuju kalau elevated, banyak yang mau kasi saya (lahan) gratis kalau cuma lima meter," ungkapnya.

Dengan konsep non elevated lahan yang dibutuhkan sekira 50 meter untuk lebarnya.

"Sementara jika dibangun secara elevated, lahan yang harus dibebaskan hanya selebar 5 meter," paparnya.

Disamping itu, KA elevated juga akan mengurangi risiko banjir karena air akan terhalang di rel kereta api.

Rencananya, panjang rel yang akan dibangun di sana sekitar 6-7 kilometer. Estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp600 miliar per kilometer.

"Pokoknya begitu Pak Menteri bilang siap elevated Pemkot akan siapkan jalurnya," tambah Danny.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespon baik usulan Danny.

Ia berkomitmen untuk membantu Wali Kota Makasar dua periode tersebut dalam mewujudkan rencana pembangunan rel kereta api di kawasan Untia secara elevated.

Hanya saja, hal tersebut butuh koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu).

"Saya katakan sulit untuk menolak permintaan Pak Wali Kota, tapi karena ini kewenangan Kementerian Keuangan, saya akan usulkan. Tapi kalau yang usulkan Pak Wali, biasanya oke punya itu," tuturnya.

Menurut Budi, pembangunan KA secara elevated butuh anggaran tiga kali lipat dari perencanaan sebelumnya.

"Biayanya lebih mahal. Tiga kali lipat dibanding membangun langsung secara at grade," pungkasnya. (*)