Petani Kelapa Sawit Demo di Kantor Bupati Luwu Utara, Minta Pemerintah Cabut Larangan Ekspor CPO
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Luwu Utara turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Luwu Utara turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa.
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor CPO.
Aksi damai Apkasindo ini dilakukan di Kantor Bupati Luwu Utara, Masamba, Selasa (17/5/2022).
Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit Bulan Ini Anjlok, Sisa Rp 2.300 Per Kg
Baca juga: 115 Ruas Jalan di Luwu Utara Bakal Dibangun Sepanjang Tahun 2022
Mereka membawa mobil truk dan pick up yang memuat Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
Sebelum diterima Wakil Bupati Luwu Utara, Suaib Mansur di Aula Lagaligo Kantor Bupati, korlap aksi Mahmuddin melakukan breafing.
Memberikan arahan kepada ratusan petani sawit di halaman kantor bupati bahwa kegiatan ini harus berjalan dengan aman dan tertib serta tidak boleh ada tindakan yang merugikan.
"Kita berkumpul dalam rangka untuk kesejahteraan kita bersama, kesejahteraan petani sawit, yakni menuntut beberapa poin, utamanya meminta Jokowi mencabut larangan ekspor CPO," kata Mahmuddin.
Menurutnya larangan ekspor pemerintah menyebabkan harga TBS turun, padahal saat ini harga CPO di pasar global sangat tinggi.
"Di negara tetangga Malaysia harga TBS kalau di rupiahkan antara Rp 4.500 hingga Rp 5000 per kg, sementara kita di Indonesia harga TBS tinggal Rp 1500-2100 per kg, makanya kita minta bapak Jokowi membuka kran ekspor tersebut," tegas Mahmuddin.
Menurutnya, saat ini harga CPO di pasar global mencapai Rp 25 juta per ton.
Dalam satu ton CPO hanya membutuhkan sekitar 3 ton TBS.
"Coba kita bayangkan kerugian petani sawit," paparnya.
Mahmuddin memprediksi spekan kedepan tangki-tangki penampungan CPO PKS sudah tidak mampu menampung minyak sawit atau penuh.
Tentu PKS akan menutup atau tidak menerima TBS dari petani.
"Sekarang ini masih buka, walaupun harga anjlok, tapi kalau PKS sudah tutup, petani akan semakin rugi, jadi hanya satu solusinya buka kran ekspor," katanya lagi.
