Luwu Utara Raih WTP ke-10, Sembilan Kali Secara Berturut-turut
Indah mengatakan, WTP ini berdampak pada empat poin. Yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Luwu Utara tahun 2021 yang masuk kategori tinggi.
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Waode Nurmin
lihat foto
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel).
Opini WTP tahun 2021 ini adalah yang ke-10 kalinya diraih Luwu Utara dan sembilan kali secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa (17/5/2022).
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Ketua DPRD, Basir, Sekda, Armiadi, Inspektur Inspektorat, Muhtar Jaya, dan Kepala BPKPD, Baharuddin Nurdin, hadir pada acara itu.
Bupati Indah bersyukur atas raihan WTP ke-10 ini.
Capaian ini sekaligus merealisasikan target dari Pemkab Luwu Utara.
Indah mengatakan, WTP ini berdampak pada empat poin.
Yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Luwu Utara tahun 2021 yang masuk kategori tinggi.
"Genie rasionya di Luwu Utara tetap terkendali, angka pengangguran dapat ditekan, dan penurunan angka kemiskinan," kata Indah dalam rilis Humas Pemkab Luwu Utara.
Ia berterima kasih kepada DPRD telah mensupport selama ini, terutama dalam fungsi penganggaran dan pengawasan APBD.
Indah juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian WTP.
"Terima kasih atas dukungan DPRD dan semua pihak yang berkontribusi dalam pencapaian WTP ini," tuturnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Paula Henry Simatupang, mengatakan, ini merupakan salah satu tugas konstitusi dalam rangka transparansi.
"Ini bukan akhir dari segalanya, ini salah satu bentuk amanah dari rakyat yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah melalui laporan keuangan pemerintah daerah," tuturnya.
Opini WTP, kata dia merupakan hasil dari proses penilaian empat hal.
Yakni IPM, sistem pengendalian genie ratio, pengangguran dapat di tekan, dan penurunaan kemiskinan.
"Harapan kami DPRD di kabupaten dapat menjadi mitra dalam keberhasilan pembangunan daerah," tuturnya.
![[FULL] Janji Prabowo Tumpas Korupsi saat Ramai Koruptor Bebas, Pakar: Jangan Jadi Presiden Omon-omon](https://img.youtube.com/vi/yVTaJfpK_ik/mqdefault.jpg)
