Pekan Depan, Danny Pomanto Lelang Massal Jabatan Direksi Perumda Makassar, Bagaimana PDAM & RPH?

"Tiga kriteria itulah yang menjadi dasar yang harus dilakukan oleh Tim Percepatan BUMD," kata Aminuddin Ilmar.

Dari enam BUMD yang ada, hanya PDAM dan RPH yang berhasil memenuhi kriteria tersebut.

"Yang lain itu penilaiannya oleh pak wali masih dianggap tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan," jelasnya.

Hanya saja, RPH sejauh ini masih terkendala regulasi di Pemerintah Provinisi Sulawesi Selatan.

Akan ada perubahan perda pembentukan RPH menjadi perusahaan umum atau perseroan.

"Jadi RPH itu tidak lagi mengurusi pemotongan tapi lebih kepada retribusi daging. Jadi itu yang harus dirubah. Punya transformasi kelembagaan. Yang tadinya kewenangannya memotong, sekarang hanya mendistribusikan daging saja," ungkapnya.

Tim Ahli Wali Kota Makassar ini memaparkan, perusahaan daerah lain belum paham secara utuh terkait konsep penataan ini.

Sehingga mereka tidak bisa menyusun strategi atau bisnis plan, dan langkah-langkah penataan sebagai mana telah digariskan oleh tim percepatan. 

"Misalnya bagaimana mentransformasikan itu. Bagaimana melakukan penataan SDM, bagaimana memperbaiki bisnis plan dan melengkapi yang ada. Itu kendala-kendala yang dihadapi sehingga mereka belum sepenuhnya tiba pada konteks tiga aspek yang ada dalam ketentuan penataan BUMD," ulasnya.

Prof Ilmar kembali menggambarkan, PD pasar harusnya tidak lagi sepenuhnya menarik retribusi pasar.

Melainkan sebagai pelaku, sekaligus menstabilisasi harga-harga di pasar. 

Begitu juga dengan PD Parkir, tidak lagi menjadi pemungut jasa parkir di tepi jalan.

Tetapi memang menjadi pengelola parkir, menyediakan tempat parkir untuk kemudian dipersewakan.

Karenanya, kedua perusda ini (PD Parkir dan Pasar) akan diubah statusnya menjadi perseroan daerah atau perseroda.

Kedepan, Pemkot Makassar akan menjadikan BUMD ini dengan konsep Makassar Incorporate.