Oligarki Tak Terkendali

Oleh Amir Muhiddin

Dosen FISIP Unismuh Makassar/Penggiat Forum Dosen

Salah satunya model perumusan kebijakan publik adalah model elit massa, model ini biasanya digambarkan dengan piramida dimana kurucut paling atas adalah elit, kerucut kedua adalah pejabat pemerintah dan kerucut ketiga adalah massa.

Para menganut model ini yakin bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak berada di ruang yang hampa atau steril, tetapi selalu dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik dan ekonomi.

Selanjutnya penganut model ini yakin juga bahwa kaum elit yang jumlahnya kecil, selalu berada dalam lingkaran yang paling berpengaruh dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Dalam perpektif politik, elit yang sedikit ini sering menyerupai bentuk pemerintahan oligarki, dimana yang memerintah adalah sedikit orang.

Punya pengaruh yang besar dan biasanya saling bersekongkol dalam kegiatan poliitik dan ekonomi dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dan memperoleh keuntungan finasial yang besar untuk kelompoknya sendiri.

Kasus yang menimpah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) dan 3 pihak swasta terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng.

Disebut-sebut sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan oligarki yang sulit dikendalikan oleh pemerintah.

Kasus ini melibatkan pejabat setingkat dirjen yang sangat dekat dengan menteri. Jangan-jangan ada keterlibatan Mendag Muhammad Lutfi, begitu pirasat kejangung sehingga akan mendalami kasus ini.

Sehari setelah penangkapan pak Dirjen, menteri perdagangan menyampaikan pernyataan akan koperatif dan mendukung upaya kejagung untuk mengusut secara tuntas kasus ini.

Pernyataan itu mengandung pesan bahwa dirinya tidak terlibat dan dipastikan beliau akan mati-matian membela diri bahwa dirinya bersih dari tindakan yang memalukan korspnya, sikap ini wajar saja sebagai manusia yang punya rasa malu.

Namun demikian bila dilihat dari perspektif kelembagaan, maka sesungguhnya menteri perdagangan tidak bisa menghindar dari kesalahan itu, sebab yang pertama, beliau adalah atasan langsung dari dirjen.

Kedua, tidak mungkin dirjen begitu berani berbuat jika tidak ada lampu hijau dari atasannya, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Ketiga, biasanya kasus penyalahgunaan wewenang berlangsung dalam sebuah proses dan sulit terjadi jika tidak ada kerjasama.