Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan

Selanjutnya setelah perubahan diterima maka perngubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu anggota dari keseluruhan anggota MPR.

Saat ini tentunya Amandemen UUD 1945 sudah terjadi 4 kali yakni Tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dan bisa saja amandemen Kelima terjadi ditahun 2022 ini.

Jika amandemen kelima benar–benar terjadi, maka praktis jabatan Presiden dan wapres bisa saja diperpanjang yang berdampak pada perpanjangan jabatan anggota DPR, DPD.

Tentunya kepentingan mereka besar dalam proses amandemen karena itu pasti hal ini dapat disetujui 80 % anggota MPR, sekali lagi Amandemen UUD 1945 bukanlah hal tabu yang tidak bisa diubah.

Semuanya bisa diubah sesuai kepentingan yang ada, dan yang tidak bisa diubah di Negara ini hanya Kitab Suci dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhirnya jika wacana Pemilu 2024 ditunda dan benar terjadi maka kemungkinan stabilitas politik dapat terganggu, dan biasa saja terjadi kerusahan dan kekacauan.

Di Negara ini yang menimbulkan gesekan konflik, dan yang paling tidak terbayangkan jika TNI Melakukan Kudeta militer karena mengangap pemeritah telah melanggar Konstitusi.

Sebagaimana kudeta militer yang terjadi di Myanmar yang dipimpin oleh Aung min Hlaing yang mengambil alih pemerintahan sipil dari Aung San Suu kyi.

Dan semoga sja hal ini tidak terjadi meskipun UUD NRI tahun 1945 dapat di Amandemen untuk memuluskan perpanjangan jabatan Presiden dan menunda Pemilu.

Gerakan Demonstrasi mahasiswa yang massif seringkali membawah perubahan dan sejarah sudah membuktikan akan hal tersebut.

Kehadiran mahasiswa menjadi pembawah perubahan jika muncul sebuah ketimpangan kebijakan pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat dan berdampak besar dalam tatanan kehidupan rakyat.

Gerakan mahasiswa mampu menjadi pelopor perubahan besar, maka tak salah kemudian pada diri mahasiswa melekat label agent of change atau pembawah perubahan.

Namun kita tentunya berharap Gerakan demonstrasi 11 april ini tidak disusupi dan ditunggangi kekuatan politik untuk menurunkan Presiden.

Jika tuntutan Mahasiswa sudah pada tataran meminta pengunduran diri atau menurunkan Presiden, maka hal ini menjadi indikasi gerakan ini penuh muatan politik dan tidak dikenal dalam konstitusi.

Dan tentunya penegak hukum dalam melakukan pengamanan demonstran tidak menggunakan kekuatan senjata api yang bisa saja berujung pada kerusuhan yang lebih besar.