Mahasiswa Minta Pemerintah Tak Bahas Pemilu: Mending Fokus Selesaikan Masalah Inflasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelombang Aksi Mahasiswa masih terus berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Puncaknya, aksi serentak akan dilaksanakan pada Senin (11/4/2022). 

Hari itu bertepatan dengan waktu diberikan BEM Seluruh Indonesia kepada pemerintah untuk menjawab 6 tuntutan yang dilayangkan. 

Salah satu poin tuntutan ialah menolak perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu. 

Topik ini juga dibahas dalam Bincang Kampus dengan tema "Mahasiswa Makassar Menggugat" Sabtu (9/4/2022). 

Bincang Kampus edisi kali ini menghadirkan dua narasumber yakni Rahmatullah selaku Jenderal Lapangan Aksi Reformasi Jilid 2 dan Khoirul Zaman selaku Humas Forum Konsolidasi Mahasiswa Unhas. 

Ketika diberikan pertanyaan terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, Zaman menyampaikan aturan jabatan telah jelas tertulis pada konstitusi. 

"Pertama dilihat bahwa kita sepakat negara ini negara hukum. Kita sepakat juga dengan negara demokrasi, jadi hukum yang membatasi kita bukan kita yang mencoba melakukan pembangkangan konstitusi," ujar Zaman dalam Bincang Kampus.

"Jangan mencoba membuat peraturan yang sesuai dengan kemauan kita. Kan sudah ada peraturannya yang harus diikuti sama-sama itu," sambungnya. 

Pendapat Zaman ini merujuk pada aturan mengenai masa jabatan yang hanya bisa diemban sebanyak dua kali periode. 

Mahasiswa Ilmu Kelautan ini juga menyampaikan hasil risetnya berdasar pada survei.

"Kami melihat survey yang ada sebanyak 69 persen itu tidak sepakat untuk penundaan pemilu. Dan indeks demokrasi kita itu turun gara-gara wacana seperti ini," ujar Zaman.

"Seharusnya pemerintah fokus pada penyelesaian  masalah inflasi yang saat ini bergejolak, naiknya harga, itu kan membuat daya beli masyarakat semakin berkurang," sambungnya.

Kini Aliansi Mahasiswa Makassar masih terus membangun komunikasi menuju aksi nasional pekan depan. 

Tentunya, aksi mahasiswa ini akan menjadi alarm demokrasi yang harus diselesaikan secepatnya oleh seluruh pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. (*)