Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

RT RW Makassar

Barisan Mantan RT/RW Tak Puas dengan Respon Pemkot dan DPRD, Ancam Bakal Turun Aksi Lagi

Para mantan Ketua RT/RW yang ada pada barisan penolakan penujukan Pj RT/RW tidak puas dengan respon eksekutif maupun legislatif.

Penulis: Siti Aminah | Editor: Sukmawati Ibrahim
MUH ABDIWAN/TRIBUN TIMUR
Mantan Ketua RT/RW dari 15 kecamatan se-Kota Makassar, berunjuk rasa di kantor DPRD Makassar, Selasa (15/3/2022). Mereka menuntut kejelasan aturan mengenai Pemerintah Kota yang menunjuk penanggung jawab (PJ) RT/RW 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Gaduh RT/RW di Kota Makassar belum selesai.

Para mantan Ketua RT/RW yang ada pada barisan penolakan penujukan Pj RT/RW tidak puas dengan respon eksekutif maupun legislatif.

Hal itu disampaikan mantan Ketua RW di kelurahan Batua, Jufri Bangunis.

Ia menilai, DPRD tak satu suara. Sejauh ini hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menunjukkan sikapnya.

"Kita belum tahu bagaimana sikap DPRD, baru PAN yang menolak, tidak ada sikap dari yang lain, masih abu-abu," ucapnya kepada Tribun-Timur, Jumat (18/3/2022).

Kata Jufri, mereka membutuhkan ketegasan DPRD ihwal aspirasi yang mereka sampaikan.

Setidaknya, semua fraksi atau pimpinan DPRD bisa memberi keterangan terkait ini.

"Kami tidak puas kalau tidak ada penjelasan dari semua fraksi, selama ini tidak ada kejelasan apakah DPRD menyetujui kebijakan wali kota atau sebaliknya," ujarnya.

Untuk itu, barisan mantan RT/RW akan kembali menduduki DPRD pada Senin (21/3/2022) mendatang.

Mereka akan kembali melakukan aksi di Kantor DPRD, Jl AP Pettarani dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan, Fraksi Golkar akan memastikan pemilu raya dilaksanakan dengan baik, jujur dan adil.

"Kami juga berharap perwali pemilu raya segera terbit agar menjadi acuan kita bersama dalam pelaksanaannya nanti," katanya.

Ia juga berharap agar pemilu raya segera dilaksanakan.

Wahab menyampaikan, upaya komunikasi terus dilakukan untuk kepastian jadwal Pemilu Raya ini.

Dikonfirmasi terkait kebijakan penujukan Pj RT/RW oleh Pemkot Makassar, Wahab mengaku bukan ranahnya untuk menjawab hal tersebut.

"Itu soal kewenangan pihak eksekutif, bisa tanya langsung ke mereka," tutupnya. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved