Tindakan Asusila di Makassar

Tak Terima Dipecat Usai Rudapaksa Siswi SMP Gowa, Perwira Polda Sulsel AKBP M Bakal Ajukan Banding

Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (11/3/2022) siang.

Penulis: Muslimin Emba | Editor: Sudirman
TRIBUN-TIMUR.COM/EMBA
Sidang Kode etik AKBP M berlangsung di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (11/3/2022) pagi. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perwira Polda Sulsel, AKBP M direkomendasikan dipecat saat sidang kode etik.

Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (11/3/2022) siang.

Rekomendasi pemecatan setelah AKBP M terbukti melakukan rudapaksa terhadap siswi SMP di Gowa.

Baca juga: Pakai Seragam Polisi saat Sidang, Perwira Polda AKBP M Dipecat Usai Terbukti Rudapaksa Siswi SMP

Baca juga: Tak Terima Dilaporkan, Tim Hukum AKBP M Ancam Lapor Balik Keluarga Korban Rudapaksa

AKBP M terakhir menjabat sebagai Kasubdit Fasharkan Ditpolair Polda Sulsel.

AKBP M berencana mengajukan banding atas rekomendasi pemecatan yang dijatuhkan majelis sidang yang diketahui Irwasda Polda Sulsel, Kombes Pol Ai Afriandi.

"Yang bersangkutan masih banding, nanti kalau banding selesai (baru prosesi pencopotan jabatan)," kata Kombes Pol Ai Afriandi saat ditemui wartawan seusai sidang, Jumat (11/3/2022) siang.

AKBP M menjalani disidang kode etik atas dugaan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, sejak pukul 08.00-11.30 Wita.

Sidang itu berlangsung di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar.

AKBP M hadir dengan mengenakan seragam dinas lengkap dengan pangkat dua melatih di pundaknya.

Sidang kode etik tersebut dipimpin Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol Ai Afriandi selaku ketua majelis etik.

Sementara Penuntut Umum diketuai oleh Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Agoeng Adi Koerniawan.

Selain terduga cabul AKBP M, dalam sidang itu juga dihadirkan tujuh orang saksi yang dimintai keterangan.

Dalam sidang itu, kata Kombes Pol Ai Afriandi, pihaknya menjatuhkan dua sanksi berbeda terhadap AKBP M.

"Menjatuhkan sanksi yang sifatnya tidak administratif berupa pelanggaran yang dinyatakan sebagai pelanggaran tercela," ujar Ai Afriandi.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved