Opini Tribun Timur
Minyak Goreng Langka di Negara Penghasil CPO Tertinggi di Dunia
Minyak goreng telah mengalami kelangkaan di toko-toko dan pasar-pasar tradisional hampir di seluruh wilayah di Indonesia.
lihat foto
Selain itu, harga Crude Palm Oil masih tinggi untuk saat ini.
Kebutuhan produksi energi lebih dipilih dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
Imbas dari langkanya minyak goreng akan merugikan masyarakat dan usaha-usaha kecil.
Seharusnya pemerintah perlu memperhatikan hal tersebut agar nasib masyarakat lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan energi yang bisa saja menguntungkan beberapa pihak.
Hal ini juga telah di sampaikan oleh Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyebut, kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi karena pemerintah lebih memanjakan biodiesel ketimbang urusan perut rakyat.
Langkanya minyak goreng juga disebabkan oleh adanya penimbunan dalam negeri.
Kasus penimbunan yang hangat diperbincangkan adalah Gudang PT. Salim Ivomas Pratam Tbk.
Kasus ini terkuak saat tim Subdit I/Indag Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara bersama Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring pada Jumat, 18 Februari 2022.
Sementara di Kota Makassar praktik penimbunan juga terjadi. Dilansir dari detik.com ada 61,18 ton untuk konsumsi rumah tangga dialihkan ke industri.
Melangsir REPUBLIKA.CO.ID, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan adanya pembatasan stok dari distributor ke agen, dan antara agen ke pelaku usaha, menjadi penyebab masih terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasaran.
Hal tersebut merupakan hasil pemantauan pada sejumlah pasar maupun retail modern dan tradisional di 34 provinsi.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.
Penyebab lainnya adalah adanya panic buying oleh masyarakat.
Sejak pandemi Covid-19 panic buying telah terjadi di masyarakat seperti halnya kelangkaan masker, handsanitizer, dan susu beruang.
Dari suasana itulah sehingga hal tersebut juga terbawa pada minyak goreng saat ini.
Olehnya itu, pemerintah harus bertanggung jawab dengan hal ini sehingga kebutuhan perut rakyat bisa terpenuhi.
Pengawasan pendistribusian minyak goreng harus lebih intens hingga sampai pada tangan konsumen.(*)
