Proyek Inisiasi Danny Pomanto Belum Dieksekusi, Bastian Lubis: Potensi Silpa Besar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Memasuki pertengahan Februari, Pemerintah Kota Makassar belum juga mengeksekusi program-program tahun ini.

Utamanya proyek infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Hingga kini, tak satu pun paket program muncul di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar.

Hal itu menuai sorotan dari Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis.

Menurutnya, molornya lelang tender akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.

"Kalau mau percepatan penyerapan anggaran yah dilelang, disebar ke masyarakat, itu merupakan proses perputaran ekonomi di wilayah bersangkutan," ucapnya kepada Tribun Timur, Senin (14/2/2022).

Bastian menjelaskan, umumnya proyek infrastruktur berproses minimal delapan hingga sepuluh bulan, kecuali dengan tahun jamak (multiyears).

Belum lagi, proses tender sebelum pengerjaan fisik memakan waktu 45 hari.

Umpamanya, jika paket dilelang pada akhir Februari atau awal Maret mendatang, proses lelangnya bakal selesai pada April mendatang.

Dengan begitu, pengerjaan fisiknya bakal susah mengejar target perampungan hingga berakhirnya masa anggaran.

Apalagi jika lelang baru dieksekusi pada Juni hingga Agustus, kemungkinan besar akan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun ini.

Seharusnya, jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan pada akhir tahun, lelang proyek sudah bisa dieksekusi saat itu juga.

"Nanti realisasinya di Januari atau Februari, ini yang kita khawatirkan kalau dilelang bulan Juni, Agustus, itu sudah tidak efektif lagi," katanya.

Ia menilai, Pemkot Makassar nampaknya lebih suka menyimpan uang dibanding menggunakan uang agar bermanfaat bagi masyarakat.

 
Alasan Pemkot Makassar menunda lelang proyek karena belum rampungnya struktur birokrasi juga dinilai tak rasional.