Ketua PAN Sulsel Sindir Layanan BPJS Kesehatan yang Super Lelet: WiFi Lebih Cepat Dibanding Nyawa

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota DPR RI Komisi IX Bidang Kesehatan Ashabul Kahfi meminta BPJS kesehatan terus memperbaiki layanan kesehatan ke depan.

Ia mengingatkan BPJS didirikan sebagai perpanjangan tangan negara dalam rangka perbaikan kesejahteraan sosial di bidang kesehatan.

Ketua PAN Sulsel ini memberikan sejumlah catatan yang perlu perbaikan ke depan.

Hal itu berdasarkan sejumlah keluhan dari masyarakat yang ia terima selama ini.

Pertama Kahfi meminta perbaikan dan evaluasi layanan online BPJS Kesehatan butuh waktu 2 hingga 3 hari setelah aduan.

Ia membandingkan sigapnya layanan online WiFi tidak lebih dari 1×24 jam.

Ia menyindir layanan WiFi lebih cepat dibanding layanan kesehatan yang berkaitan nyawa manusia.

"Mereka (warga) bandingkan layanan online seperti Indihome, satu kali 24 jam langsung direspon. Padahal ini soal jaringan, tapi cepat sekali," kata Kahfi dalam video rapat dengar pendapat yang diterima Tribun Jumat (21/1/2022).

"Sementara BPJS mengurusi manusia tapi kok sampai 3 hari. Tolong ke depan, sistem online perlu diperbaiki," lanjutnya.

Kahfi mengaku sudah beberapa kali menyampaikan langsung hal itu kepada Direktur BPJS Kesehatan Andi Afdal.

Kahfi dan Andi Afdal sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan.

"Kadang saya sendiri hubungi pak Afdal, ini teman saya ini. Saya sampaikan keluhan kok lama sekali," katanya.

Kedua, Kahfi juga meminta evaluasi dan perbaikan layanan perluasan kepesertaan.

Hal itu juga banyak keluhan. Warga yang mau pindah faskes butuh waktu 1 hingga 3 bulan.

Kahfi mencontohkan ia tinggal di Kota Makassar pindah ke Jakarta butuh 1 bulan untuk perpindahan status kepesertaan.

"Ini perlu dievaluasi. Orang sudah bisa mati kalau harus menunggu sampai satu bulan, 3 bukan. Kenapa umumnya Jasindo kita bisa pakai di mana-mana tanpa tunggu waktu. Ini perlu evaluasi," katanya.

Ketiga, Kahfi menyarankan perbaikan layanan denda. 

Menurutnya, denda BPJS kesehatan lebih besar daripada tunggakan. Baginya itu konyol dan lucu.

"Contohnya tunggakan Rp3,5 juta supir saya. Ia mau ambil tindakan cecar untuk istrinya tapi harus bayar denda Rp3,7 juta. Ini lucu, denda lebih tinggi dari tunggakan," kata Kahfi.

Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar itu mengingatkan BPJS kesehatan sebagai perpanjangan tangan negara tidak boleh berideologi koorporat.

BPJS kesehatan tidak boleh mengedepankan keuntungan semata.

"Tolong Pak perlu evaluasi lagi. Kalau tidak BPJS berideologi koorporat utamakan keuntungan dan tidak mau rugi," katanya.

"Padahal kehadirannya semata-mata perlindungan sosial bidang kesehatan, masa denda lebih tinggi dari pada tunggakan," sambung Kahfi.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur Ari Maryadi