Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Tribun Makassar

Kuota Penerimaan Tenaga Honorer Dikurangi? Pemkot Makassar Disinyalir Tak Konsisten

Danny Pomanto, dan Kepala BKPSDM menyebut akan menerima 12 ribu Laskar Pelangi, Disesuaikan dengan penganggaran di 2022 sekira Rp400 miliar

Editor: Alfian
SITI AMINAH/TRIBUN TIMUR
Seleksi Laskar Pelangi di Tribun Karebosi, Senin (27/12/2021). 

Diawali dengan seleksi honorer dengan SK Wali Kota yang jumlahnya 8.200 orang.

Ada beberapa honorer yang tidak hadir pada saat seleksi tersebut.

Menurut Siswanta, barangkali diantara mereka ada yang lulus CPNS, PPPK, atau bekerja di instansi lain.

Ia mematikan, honorer dengan SK Wali Kota tak ada yang fiktif.

"Barangkali ada yang sudah dapat pekerjaan baru, tapi mereka tidak ada penyampaian langsung," paparnya.

Seleksi Laskar Pelangi di Dinas Kesehatan Makassar.
Seleksi Laskar Pelangi di Dinas Kesehatan Makassar. (TRIBUN-TIMUR.COM/SITI AMINAH)

Kemudian, seleksi Laskar Pelangi dilanjutkan oleh tenaga kontrak dengan SK OPD dan Camat sebanyak 4.200 orang. Inilah yang dicurigai banyak honorer fiktifnya.

Namun lagi-lagi, Siswanta tak membeberkan hasil dari seleksi tersebut.

"Kita belum tahu, karena belum ada laporan dari masing-masing OPD berapa yang ikut," katanya.

Senin, (27/12/2021), berlangsung di Tribun Karebosi Makassar, BKPSDM Makassar kembali melakukan perekrutan Laskar Pelangi tahap kedua bagi pendaftar baru dan sukarelawan.

Sebanyak 1.100 yang mengikuti seleksi ini, padahal sebelumnya, Pemkot menggaungkan membuka 3 ribu untuk pelamar baru.

1.100 pelamar baru ini dibagi menjadi tiga sesi seleksi, masing-masing sesi diikuti 480 peserta.

Sehingga total yang bersaing menjadi tenaga laskar pelangi sebanyak 13.500.

Hanya Formalitas

Menanggapi proses perekrutan Laskar Pelangi, Pakar Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, mengatakan, perekrutan Laskar Pelangi ini hanya formalitas.

Buktinya tidak ada keterbukaan informasi terkait standar-standar kelulusan peserta.

Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis
Pengamat Tata Keuangan Negara Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis (TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD FADHLY ALI)

Bastian menduga, seleksi ini hanya untuk mengakomodir orang-orang dekat yang dianggap berkontribusi dalam pilkada 2020 lalu.

"Gaya-gayaan saja itu, padahal ada unsur politiknya, sengaja dibuatkan tes biar dibilang ada kompetisinya," ujarnya.

Penerimaan honorer yang katanya dibuka secara umum tapi tidak ada buktinya, tidak disampaikan secara luas kepada masyarakat.

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved