Kuota Penerimaan Tenaga Honorer Dikurangi? Pemkot Makassar Disinyalir Tak Konsisten

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar dinilai tak konsisten.

Sebab penerimaan tenaga Laskar Pelayan Publik Berintegritas (Laskar Pelangi) tak jelas indikatornya.

Sejauh ini pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Makassar belum transparan menyampaikan standar nilai yang harus dipenuhi peserta agar bisa lolos.

Para honorer hanya bisa harap-harap cemas menunggu pengumuman dari BKPSDM yang tak jelas kapan jadwalnya.

Belum lagi mereka harus bersaing dengan pendaftar baru sebanyak 1100 yang diseleksi pada, Senin (27/12/2021).

Kepala BKPSDMD Makassar, Andi Siswanta Attas, mengatakan kriteria untuk menjadi Laskar Pelangi yakni jujur, disiplin, loyal terhadap pimpinan dan bekerja untuk kemajuan Pemerintah Kota Makassar.

Terkait pengumumannya, Siswanta tak menyebut jadwalnya, hanya mengatakan bahwa pengumuman akan dilakukan segera agar mereka bisa mulai bekerja pada awal tahun 2022 mendatang.

"Insyaallah secepatnya lah menilai ribuan orang itu sangat panjang prosesnya tetapi dengan teman-teman panitia Insyaallah akan mempercepat hasilnya agak supaya dia cepat bekerja langsung di Pemerintah Kota Makassar," ucapnya.

Selain itu, salah satu bentuk tidak konsistennya Pemkot Makassar yakni, jumlah Laskar Pelangi yang akan diterima belum jelas.

Padahal sebelumnya Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, dan Kepala BKPSDM menyebut akan menerima 12 ribu Laskar Pelangi.

Disesuaikan dengan penganggaran di 2022 sekira Rp400 miliar, dengan estimasi masing-masing tenaga laskar pelangi mendapat Rp2,3 juta per bulan.

Belakangan, Danny Pomanto menilai jumlah 12 ribu terlalu banyak, sehingga Pemkot hanya akan merekrut 10 ribu tenaga Laskar Pelangi.

Baru-baru ini, Andi Siswanta Attas justru menyampaikan belum tahu berapa banyak yang akan diterima dari seleksi Laskar Pelangi ini. Pihaknya masih menunggu laporan kebutuhan dari masing-masing OPD.

"Kebutuhan belum ada, kita masih tunggu dari SKPD masing-masing, berapa kebutuhan SKPD membutuhkan tenaga kontrak baru kita menentukan berapa yang harus kita terima," jelasnya.

Kata Siswanta, seleksi Laskar Pelangi dimulai pada Senin (20/12/2021) lalu.

Diawali dengan seleksi honorer dengan SK Wali Kota yang jumlahnya 8.200 orang.

Ada beberapa honorer yang tidak hadir pada saat seleksi tersebut.

Menurut Siswanta, barangkali diantara mereka ada yang lulus CPNS, PPPK, atau bekerja di instansi lain.

Ia mematikan, honorer dengan SK Wali Kota tak ada yang fiktif.

"Barangkali ada yang sudah dapat pekerjaan baru, tapi mereka tidak ada penyampaian langsung," paparnya.

Kemudian, seleksi Laskar Pelangi dilanjutkan oleh tenaga kontrak dengan SK OPD dan Camat sebanyak 4.200 orang. Inilah yang dicurigai banyak honorer fiktifnya.

Namun lagi-lagi, Siswanta tak membeberkan hasil dari seleksi tersebut.

"Kita belum tahu, karena belum ada laporan dari masing-masing OPD berapa yang ikut," katanya.

Senin, (27/12/2021), berlangsung di Tribun Karebosi Makassar, BKPSDM Makassar kembali melakukan perekrutan Laskar Pelangi tahap kedua bagi pendaftar baru dan sukarelawan.

Sebanyak 1.100 yang mengikuti seleksi ini, padahal sebelumnya, Pemkot menggaungkan membuka 3 ribu untuk pelamar baru.

1.100 pelamar baru ini dibagi menjadi tiga sesi seleksi, masing-masing sesi diikuti 480 peserta.

Sehingga total yang bersaing menjadi tenaga laskar pelangi sebanyak 13.500.

Hanya Formalitas

Menanggapi proses perekrutan Laskar Pelangi, Pakar Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha, Bastian Lubis, mengatakan, perekrutan Laskar Pelangi ini hanya formalitas.

Buktinya tidak ada keterbukaan informasi terkait standar-standar kelulusan peserta.

Bastian menduga, seleksi ini hanya untuk mengakomodir orang-orang dekat yang dianggap berkontribusi dalam pilkada 2020 lalu.

"Gaya-gayaan saja itu, padahal ada unsur politiknya, sengaja dibuatkan tes biar dibilang ada kompetisinya," ujarnya.

Penerimaan honorer yang katanya dibuka secara umum tapi tidak ada buktinya, tidak disampaikan secara luas kepada masyarakat.