Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kementan

Bela Petani dan Kementan, Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin Minta Pupuk Subsidi Ditambah

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menambah alokasi pupuk subsidi. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap petani di penyusunan APBN

Editor: Edi Sumardi
DOK TRIBUN TIMUR
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin 

Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Nugroho CChristijanto mengatakan bahwa kelangkaan pupuk yang terjadi selama ini karena masalah harga gas internasional dalam keadaan melambung tinggi.

Sedangkan dalam pembuatan pupuk komersil, pihaknya mengikuti harga internasional.

"Sedangkan kapasitas pupuk subsidi kita hanya 14 juta yang terdiri dari Urea, NPK, SP36 dan ZA. Memang paling besar komposisinya pupuk urea. Artinya apa yang ada kita dedikasikan untuk pasar komersial," katanya.

Meski demikian, Nugroho memastikan bahwa kebihakan Pupuk Indonesia dalam membantu meringankan beban petani sudah ditempuh dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memastikan kebutuhan pupuk pada Musim Tanam (MT1) ini khusus untuk kebutuhan lokal.

"Jadi khusus pada musim tanam MT 1 ini kita sudah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan ekspor, jadi kita fokus ke pasar dalam negeri saja. Dan saya rasa kalau kita bicara kebutuhan pupuk dalam negeri sangat besar. Tentu 14 juta ini rasanya tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri," katanya.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor ( IPB ), Prof Dwi Andreas Santosa menyampaikan bahwa kenaikan pupuk nonsubsidi yang terjadi saat ini harus dipahami secara utuh, dimana harga gas dunia sedang mengalami kenaikan yang cukup jauh.

"Kenaikan pupuk non subsidi ini sangat dipengaruhi pupuk dunia. Dan pupuk dunia dipengaruhi oleh harga gas alam. Dan kebetulan gas alam ini peningkatannya sangat luar biasa. Dari bulan Mei tahun lalu sampai sekarang peningkatannya mula-mula US$ 3 sekarang US$25."

"Padahal ini bahan baku pupuk nitrogen. Jadi kalau saya bilang, kalaupun kita tanpa subsidi, naik turunnya harga pupuk itu akan tergantung naik turunya gas. Kalau soal langka mungkin bisa terkait dengan penganggarannya juga, karena anggaran itu biasanya di Januari," kata Dwi Andreas Santosa.(rilis)

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved