Bela Petani dan Kementan, Anggota DPR Andi Akmal Pasluddin Minta Pupuk Subsidi Ditambah

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi IV DPR RI meminta pemerintah untuk menambah alokasi pupuk subsidi.

Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap petani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN ).

“Selama 2 tahun ini subsidi pupuk untuk petani diturunkan jumlahnya. Sementara untuk penyertaan modal negara untuk BUMN dinaikkan. Ini menurut kami kebijakan yang tidak pro terhadap pertanian," kata anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin saat menjadi pembicara di Indonesia Business Forum, program yang ditayangkan secara langsung TV One, Rabu (22/12/2021) malam.

Demikian siaran pers Kementerian Pertanian RI atau Kementan kepada Tribun-Timur.com, Kamis (23/12/2021).

Selain itu, Andi Akmal Pasluddin juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan memperbaiki distribusi pupuk bersubsidi.

Dirinya menyebut secara ketentuan pupuk bersubsidi ditujukan untuk petani kecil dengan lahan kurang dari 2 Ha.

Namun pada kenyataannya masih banyak pengusulan untuk lahan di atas 2 Ha.

Kondisi tersebut disayangkan Andi Akmal Pasluddin karena mengakibatkan beberapa daerah tertentu yang mengusulan kebutuhan pupuk subsidi dalam jumlah yang sangat banyak.

"Masalahnya di situ. Ternyata usulan dari bawah yang masuk melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani.red) itu lahannya di atas 2 Ha. Sehingga yang diusulkan ke kementerian pertanian kebutuhannya bengkak sampai 24 juta ton. Sedangkan negara hanya bisa menyiapkan 7,5 juta ton. Aturannya sudah bagus, tapi pelaksanaannya di lapangan masih bermasalah," katanya.

Untuk ke depannya, Andi Akmal Pasluddin berharap pemerintah terus melakukan perbaikan dalam distribusi.

Sistem yang masih manual, ditenggarai turut memicu permasalahan.

“Kita harus menghindari permainan di distributor dan agen. Kenyataannya yang kami temukan masalah pupuk bersubsidi terjadi karena kita masih menggunakan sistem manual. Kita harapkan ada digitalisasi. Jangan sampai negara lalai terhadap perlindungan petani,” kata Andi Akmal Pasluddin.

Berikutnya, kata politikus PKS ini, pemerintah harus bisa menjamin harga pokok pembelian agar tidak merugikan petani.

Terlebih keberadaan pupuk subsidi dengan luasan areal tanam saat ini sangat jomplang alias tidak sebanding.

"Petani ini kasihan karena dihantam dari dua sisi. Pertama, pupuk susah didapat. Di sisi lain, harga gabah anjlok. Karena itu, pemerintah juga harus bisa menjamin harga pokok pembelian. Sebenarnya ini tugasnya Bulog yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik," katanya.