Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bahas Solusi Konflik Warga di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM- Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar membahas solusi untuk konflik horizontal.

Hal itu menjadi pembahasan utama dalam menetapkan program kerja pada tahun 2022 di Balaikota Makassar, Jl Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (14/12/2021).

Hadir langsung Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Makassar, Zainal Ibrahim, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, AKBP Pol Muhammad Haris Welong, Dosen Universitas Muhammadiyah sekaligus pengajar politik kebangsaan, Dr Arqam Azikin MSi.

Kemudian, ada juga unsur perwakilan pemuda, perempuan, BPS dan stakeholder lainnya.

Dalam pemaparannya, Zainal Ibrahim menyampaikan, pentingnya berbagai masukan dan ide segar dari Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar untuk menuntaskan konflik horizontal.

Zainal Ibrahim mengatakan, masukan dari Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar penting untuk menyelesaikan konflik hingga akar.

Belakangan ini ada konflik antar warga di Kecamatan Ujung Tanah dan konflik antar pemuda di kampus Universitas Islam Makassar (UIM).

Baca juga: Penyerangan OTK di Kampus UIM, BEM Fakultas Pertanian Tegaskan Bukan Konflik Etnis

“Kami sangat berterima kasih kepada tim yang hadir karena memberikan masukan untuk kamajuan dan kebaikan masyarakat Kota Makassar,” katanya.

Mantan kepala Inspektorat Kota Makassar ini menganggap masukan tokoh, praktisi dan profesional yang hadir dari berbagai elemen bisa memberikan solusi jangka pendek dan panjang untuk kemajuan Kota Makassar.

Sementara itu, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, AKBP Pol Muhammad Haris Welong menyampaikan, masalah konflik di Kota Makassar memang harus diselesaikan secepatnya.

“Sebab, banyak kejadian berulang yang membutuhkan solusi cepat,” katanya.

Dosen Universitas Muhammadiyah sekaligus pengajar politik kebangsaan, Dr Arqam Azikin Msi menyampaikan persoalan konflik membutuhkan solusi yang tidak biasa-biasa.

“Kita harus menyelasaikan masalah ini secara terukur, caranya adalah memastikan orang-orang yang selalu berkonflik. Apa sih akar masalah? Itu yang harus terjawab,” katanya.

Menurutnya, akar masalah itu bisa didapatkan dari pemerintahan paling di bawah yakni RT/RW.

“Setelah kita dapatkan masalah dan orang-orang, maka kita baru bisa mengambil langkah terukur,” katanya.

Selain proses hukum berlangsung, maka tugas pemerintah Kota Makassar melalui Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Makassar adalah pencegahan. (*)

Baca juga: Ketua BEM Kema Fisip Unibos: Mahasiswa yang Berkonflik itu, Salah Memahami Manajemen Konflik

Baca juga: Puluhan Polisi Masih Berjaga di Lokasi Konflik Mancani Palopo