Pejabat Asal Maros, Sidrap, Lutra dan Lutim Jadi Pendaftar Pertama Lelang Jabatan Pemprov Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah pejabat daerah ingin naik kelas ke Pemprov Sulsel.

Mereka mendaftar pada lelang jabatan yang digelar Pemprov Sulsel.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengatakan, hingga hari ini sudah ada enam pelamar yang mendaftar.

Tiga diantaranya dari Maros, Sidrap, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Belum ada pelamar dari instansi Pemprov Sulsel.

"Enam pelamar semuanya dari daerah, belum ada dari Pemprov," ucap Imran Jausi.

Imran memprediksi, pelamar akan membludak di detik-detik pendaftaran terakhir.

Yakni hari keempat dan kelima pendaftaran.

Apalagi sejauh ini sudah ada 140 lebih pejabat yang membuat akun di laman http://seleksijptp.sulselprov.go.id/.

"Banyak yang baru daftar akun, mereka resmi jadi pelamar kalau sudah registrasi dan mengupload semua berkas dokumennya," ujar Imran.

Imran menjelaskan, kemungkinan peserta baru merampungkan berkas administrasinya.

Peserta harus memenuhi seluruh berkas yang dipersyaratkan untuk mendaftar.

Misalnya, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan kejiwaan.

Selain itu, berkas wajib lainnya adalah surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, surat bebas kepemilikan aset.

Serta izin dari pimpinan di instansi masing-masing.

"Sepertinya dokumen ini yang agak susah didapat oleh peserta," sebutnya.

Masing-masing pelamar kata dia maksimal memilih dua jabatan, artinya bisa memilih satu jabatan saja.

Imran menyarankan, agar pelamar mendaftar sesuai kompetensinya.

Sebab spesialis atau latar belakang pelamar akan dipertimbangkan.

"Sekarang susah mendaftar dua (jabatan) karena persyaratan untuk kompetensi teknisnya tinggi sekali, misalnya dinas kelautan dan perikanan, dinas kesehatan, dinas PU," bebernya.

Masa pendaftaran hanya dibuka lima hari, mulai Senin (29/11/2021) hingga Jumat (3/11/2021).

Hanya saja, jika kuota belum terpenuhi, pendaftaran akan diperpanjang selama tiga hari.

"Misalnya dari 15 yang dilelang hanya 13 yang penuhi kuota, berarti dua saja yang diperpanjang. Tapi setelah diperpanjang masih tetap begitu, yang dua ditinggal, artinya yang dilelang hanya 13," paparnya. 

Adapun 15 jabatan yang akan dilelang yakni Inspektur Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Kesehatan;  Kepala Dinas Pendidikan.

Kepala Biro Umum; Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, kepala Biro Pengadaan Barang/jasa, Direktur RSUD Haji (*)