MPR RI
Gara-gara Soal Duit, Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Jokowi Copot Sri Mulyani
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR) RI meminta presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri keuangan, Sri Mulyani.
TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan rekan-rekannya di jajaran pimpinan MPR RI mendesak Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).
Bamsoet dkk menilai sebagai perwakilan pemerintah, bendahara negara itu tak menghargai lembaga yang dipimpinnya.
Bamsoet mengatakan dalam beberapa kesempatan Sri Mulyani Indrawati tidak menghadiri undangan MPR RI membahas refocussing anggaran Covid-19.
Padahal, kata dia, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
"Sudah beberapa kali diundang Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang.
Dua hari sebelum diundang rapat dia selalu membatalkan datang.
Baca juga: Patut Diamalkan! Bacaan Ketua MPR Bambang Soesatyo Hingga Selamat Kecelakaan Hebat di Jawa Barat
Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas politikus Golkar itu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).
Desakan agar Sri Mulyani dipecat sebelumnya juga diutarakan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Ia kesal karena Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR.
Padahal jumlah pimpinan DPR RI saat ini sebanyak sepuluh orang, bertambah dari sebelumnya hanya empat orang.
Menurut Fadel, Sri Mulyani tidak cakap mengatur kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.
”Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).
Baca juga: Video: Kecelakaan, Mobil Bambang Soesatyo dan Sean Gelael 2 Kali Berputar di Udara hingga Ringsek
Ia juga menyebut MPR sudah pernah rapat dengan Sri Mulyani.
Namun dalam rapat yang dijanjikan enam kali setahun, faktanya baru dilakukan empat kali.
Saat pertemuan dengan Jokowi di Bogor pun MPR telah mengungkapkan bahwa anggaran mereka terbatas.