Seperti Apa Varian Baru Covid-19 Omicron? Sampai-sampai Luhut Panjaitan Minta Masyarakat Tak Panik

TRIBUN-TIMUR.COM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Omicron sebagai variant of concern.

Menteri Kesehatan (Menkes)

 belum lama ini menjelaskan, varian Omicron ini memiliki banyak mutasi.

Di dalam mutasi tersebut, terdapat mutasi-mutasi berbahaya yang ada pada varian Covid-19 sebelumnya.

Seperti, Alpha, Beta, Delta dan Gama. "Mutasi-mutasi yang berbahaya dari varian sebelumnya ada di sini, mutasinya ada 50," katanya.

"Pada 30 mutasinya, ada spike potrein di mahkota coronanya. Dan dari total 50 mutasi, banyak mutasi-mutasi ada di varian Alpha, Beta dan Delta dan Gama, yang buruk-buruk diidentifikasi," jelas Budi dalam keterangan persnya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/11/2021) lalu.

Adapun tingkat keparahan, Budi menjelaskan varian baru ini belum ditemukan potensi mampu meningkatkan keparahan gejala.

"Sampai sekarang belum ditemukan indikasi varian Omicron ini meningkatkan keparahan, belum teridentifikasi," jelas dia.

Baca juga: Omicron 5 Kali Lebih Menular Dibanding Varian Delta, Ini 3 Upaya Pencegahan Hindari Risiko Terburuk

Baca juga: Divonis 5 Tahun Penjara, Ternyata Nurdin Abdullah Sudah 276 Hari Ditahan KPK, Lalu Kapan Bebasnya?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat untuk tidak panik dengan munculnya varian baru Covid-19 yakni B.1.1.529 atau Omicron.

Akan tetapi, menurut Luhut, masyarakat hanya perlu waspada dan mengetatkan kembali penerapan protokol kesehatan (prokes).

Selain itu, ia juga tak ingin lonjakan kasus Covid-19 di bulan Juli lalu terulang kembali.

Hal itu disampaikan Luhut dalam evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali, Senin (29/11/2021).

“Kita hanya perlu waspada dan berjaga-jaga dengan kembali mengetatkan penerapan protokol kesehatan yang sudah mulai terlihat abai ini,” ucap Luhut, dikutip dari siaran pers Kemenko Marves.

Lanjut Luhut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya dan akan terus mengevaluasi kebijakan setiap saat untuk meminimalisasi dampak dari masuknya varian baru ini.

Baca juga: Singkirkan Ronaldo dan Lewandowski, Lionel Messi Menangi Ballon dOr Ketujuhnya, Pantaskah?

Baca juga: Waduh, Juventus Terancam Degradasi ke Serie B dan Titel Gelar Scudetto Dicopot, Ronaldo Bersyukur?

Kemudian, berdasarkan hasil survey Google Mobility Jawa-Bali dan Indeks Belanja Masyarakat menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Nataru 2020 dan mendekati periode Libur Idul Fitri 2021.

“Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat,” ujar Luhut.

Potensi lonjakan kasus tersebut, menurut Luhut, harus dijadikan sebagai pengingat untuk lebih taat prokes dan 3T, bukan untuk menimbulkan kepanikan.

Luhut juga meminta masyarakat tak panik karena pemerintah telah memiliki aplikasi terintegrasi, yakni Peduli Lindungi yang perlu untuk terus ditegakkan penggunaannya.

"Saat ini, jumlah testing dan tracing kita pun sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November tahun lalu."

"Tingkat vaksinasi kita juga sudah di atas 60 persen dibandingkan dengan tahun 2020 di saat program vaksinasi belum berjalan,” jelas Menko Marves itu.

Selain itu, Luhut menjelaskan penerapan PPKM yang terus dilakukan pemerintah di Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus covid yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah. Kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99 persen sejak puncak kasus bulan Juli lalu.

Walaupun tren Covid-19 di Jawa-Bali cenderung stabil, Menko Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan nilai Rt (penambahan kasus aktif nasional).

"Spesifik di Jawa-Bali, peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian delta," ucap Luhut.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil asesmen 27 November 2021 terdapat penambahan 23 kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 2 dan sebanyak 8 Kabupaten Kota yang masuk ke dalam level 1.

Sementara, berdasarkan asesmen dari World Health Organization (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 diantaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing (penapisan) anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek.

(Tribunnews.com-Tribun-Timur.com)