Perfilman Nasional

Anwar Arifin AndiPate

USMAR Ismail, pelopor Perfilman Nasional dianugahi gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara oleh Presiden Ir Joko Widodo atas nama Pemerintah Republik Indonesia, pada Hari Pahlawan Nasional, 10 November 2021.

Usmar Ismail yang lahir di Sumatra Barat adalah sutradara kreatif dan produktif, wartawan dan pejuag terutama dalam memanjukan perfilman di Indonesia.

Jasanya dalam dunia perfilman Nasional sangat besar dan mananya melagenda.

Tak salah jika masyarakat perfilman menobatkannya sebagai Bapak Perfilman Nasional yang namanya terkait erat dengan Hari Film Nasioal (HFN), tanggal 30 Maret.

Hari Film Nasional itu ditetapkan oleh Presiden Prof Dr Baharuddin Jusuf Habibie tahun 1999, dengan mengambil patokan ketika PERFINI (Perusahaan Film Nasional Indonesia) memulai film produksi perdananya Doa dan Dosa atau Long March tanggal 30 Maret 1950.

Film itu disutradarai oleh Usmar Ismail, atas dasar kesadaran nasional dan sesuai kepribadian bangsa.

Semua film yang diproduksi sebelumnya oleh swasta yang umumnya keturunan Cina, hanya dimaksudkan untuk memberi hiburan dan komersial.

Film produksi PERFINI tersebut menunjukkan bahwa film Indonesia pada awal perkembangannya dibina oleh negara atau pemerintah (bukan swasta) sebagai ciri sistem perfilman Indonesia.

Hal itu menunjukkan karaktersitik perfilman Indonesia yang tidak terjamah politisi, melainkan dibina dan dikembangkan para patriot dan nasionalis kalangan seniman teater dari kelompok sandiwara (teater).

Sejarah perfilman Indonesia, tidak mengenal adanya kompetisi dan konflik politik dan ideologi yang tajam dan dramatis, sebagaimana yang terjadi dalam dinamika pers yang banyak dibina dan dikembngkan para
politisi dan partai politik.

Perfilman lebih menonjol dalam konteks perjuangan dalam bidang seni budaya.

Pengembangan film sebagai “industri” kebudayaan nasional, diharapkan mengimbangi dominasi orang-orang Cina yang telah lama berkiprah dalam perfilman.

Masyarakat perfilman tidak banyak bergolak dalam memperjuangkan kebebasan, seperti yang dilakukan
para wartawan.

Perfilman memerlukan banyak dukungan dari pemerintah terutama segi modal, teknologi. dan sumber daya lainnya.