Akibat Minim BBM Premium, Organda Diam-diam Naikkan Tarif Petepete Makassar dari Rp5.000 ke Rp7.000

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Organisasi Angkutan Darat (Organda) nekat naikkan tarif angkutan umum alias Petepete tanpa penguatan regulasi dari Pemerintah Kota Makassar.

Penyesuaian tarif sudah memasuki pekan kedua. Kenaikannya mencapai Rp2 ribu, dari harga Rp5 ribu menjadi Rp7 ribu.

Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium menjadi alasannya melakukan penyesuaian tarif.

Ketua Organda Makassar Zainal Abidin mengatakan, selama ini, pete-pete menggunakan BBM jenis premium.

Namun, sekarang, hampir semua SPBU tidak lagi menjual premium.

Inilah yang membuat sopir pete-pete beralih ke pertalite.

"Pertamina menghentikan penyaluran premium dan menghadirkan pertalite melalui promo," ucap Zainal Abidin saat dihubungi, Rabu (17/11/2021).

Hanya saja kata Zainal, promo tersebut tidak jelas sampai kapan berlakunya.

Kebijakan ini tidak diumumkan langsung oleh pemerintah, dilakukan sepihak oleh pertamina.

Apalagi promo tersebut acapkali berubah, dari harga Rp6.450 jadi Rp6.850.

Lalu jelang tiga bulan, promo tersebut kembali naik ke harga rp7.250 hingga akhirnya kembali ke harga semula, Rp7.850.

Menurutnya, angkutan umum dipaksa untuk menggunakan pertalite.

"Memang tidak ada kenaikan tarif, tapi peralihan dari premium dan pertalite, itu harganya mahal," ujarnya.

Harga pertalite tidak sesuai dengan daya beli para pencari nafkah yang menggantungkan nasib sebagai supir angkot.

Apalagi, persentase penumpang saat ini sangat minim. 

Syukur-syukur kata Zainal, sopir bisa mendapat penumpang dua hingga lima orang dalam satu rute.

Karena itu mau tidak mau, sebagai asosiasi angkutan darat pihaknya melalukan penyesuaian tarif.

Juga dalam rangka mencegah adanya penetapan tarif semuanya oleh sopir angkot.

"Kami cepat mengantisipasi dengan melakukan penyesuaian tarif dengan menempelkan di masing-masing angkutan," tuturnya.

Kendati begitu, kenaikan tarif ini kata Zainal perlu disokong regulasi dari Pemkot Makassar.

Pihaknya sudah mengkomunikasikan masalah ini ke Dinas Perhubungan agar ada agenda duduk bersama membahas penyesuaian tarif.

"Kami berharap kepada pemerintah untuk memastikan apakah premium ini akan kembali atau tidak, agar ada tindak lanjut sebagai dasar penyesuaian tarif," jelasnya.

Kalaupun premium ditiadakan, setidaknya mereka diberi subsidi untuk BBM jenis pertalite.

Apalagi masih ada kuota subsidi premium 54 persen dari Pemprov Sulsel.

"Anggaran subsidi premium harusnya dialihkan ke pertalite," ungkapnya.

Menyikapi kenaikan tarif sepihak, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjelaskan karena ini terkait persoalan teknis, dia akan meminta penjelasan dari Dinas Perhubungan.

Menurut Danny, kenaikan tarif sepihak yang dilakukan melanggar aturan.

Sehingga dia menginstruksikan kepada instansi terkait untuk segera membenahi dan menyelesaikan persoalan tersebut. (*)