Rachmat Taqwa Sowan ke Amir Uskara, Sinyal Kompromi Politik Muscab PPP Makassar

Namun peserta tidak hadir di forum.

"Panitia kita sudah jalankan tugas, tapi peserta tidak hadir. Masak kita tunggu terus. Baru 6 dari 15 PAC hadir," kata BBT kepada wartawan.

Total suara ada 18 di arena muscab. Selain 15 pimpinan kecamatan, ada suara dari sayap partai, DPW, dan DPP.

"Saya rapatkan lagi barisan. Saya sampaikan ke DPW, muscab tanggung jawab Ketua DPC. Saya minta waktu untuk muscab lagi. Nanti saya rapat lagi di DPW baru tentukan waktu, DPW surat ke DPP," kata BBT.

BBT Tika mengatakan adanya dua SK yang beredar sehingga perlunya verifikasi.

BBT mengatakan verifikasi SK sah akan diserahkan kepada DPW PPP Sulsel.

Menurutnya pengurus wilayah yang punya wewenang menyampaikan mana SK yang sah. "Inilah karena dua SK inilah gunanya verifikasi yang mana punya legal standing. Semua ada mekanisme dan aturan yang mengatur," katanya.

"SK itu yang buat adalah DPW. Karena mereka yang buat, maka mereka yang punya wewenang verifikasi," kata BBT. 

Setelah berakhir deadlock, kini ada tiga opsi kelanjutan Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar.

Ketua OKK DPW PPP Sulsel Taufik Zainuddin mengatakan tiga opsi itu pertama DPP mengagendakan kembali Muscab lanjutan. 

Opsi kedua, kelanjutan diserahkan kepada DPW. Sementara opsi ketiga diserahkan kepada DPP.

Hal itu merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX PPP 2020.

"Tiga opsi itu kebijakan yang merujuk pada AD/ART," kata Taufik kepada Tribun Timur Selasa (21/9/2021).

Taufik mengatakan keputusan dari tiga opsi itu akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Laporan Kontributor TribunMakassar.com @bungari95