Sekolah Birokrasi, Butuh Komitmen Kepala Daerah Nilai SAKIP Capai Predikat AA

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Guru Besar Fisip Universitas Hasanuddin, Prof Sangkala mengatakan dibutuhkan komitmen kepala daerah untuk memperoleh SAKIP dengan predikat AA.

Disampaikan Prof Sangkala dalam sekolah birokrasi seri 10, tema lima langkah meningkatkan nilai SAKIP pemerintah daerah menjadi berpredikat AA di kanal Tribun Timur, Jumat (22/10/2021) siang.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Menurutnya, masih terhitung jari pemerintah daerah terutama yang berpredikat nilai AA. Yang banyak kata dia adalah predikat D, C, CC dan B. Predikat B sedikit apalagi A dan AA.

Padahal Kemenpan RB disupport Kemenkeu telah memberikan janji, ketika pemda mampu mendapatkan predikat nilai BB.

"Maka akan diganjar dengan dana insentif daerah (DID) minimal Rp 9 miliar," kata Prof Sangkala.

Tetapi walaupun demikian lanjut dia, sangat sulit karena itu gengsi pemda itu sangat dilihat sejauh mana penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah mereka.

Untuk mencapai nilai SAKIP yang baik, ada beberapa hal yang perlu diketahui, kenapa banyak pemda rendah skor atau predikat yang diperoleh setelah dinilai kemenpanRB.

Prof Sangkala mengatakan karena ini berkaitan dengan beberapa hal yang menjadi penghambat utama.

"Pertama dan terpenting adalah masih kurangnya komitmen pimpinan dalam hal ini kepala daerah baik provinsi, kabupaten dan kota," ujar dia.

Menurutnya, jika ada komitmen maka sangat mudah sebenarnya menggerakan seluruh perangkat sampai ke level terbawah untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk mengimplementasikan berbagai macam ukuran-ukuran.

"Atau indikator- indikator maupun langkah aksi yang bisa dilakukan jika ada komitmen kepala daerah," imbuhnya.

Termasuk yang sangat penting kata dia adalah aspek penganggaran karena ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan itu harus suistainable. 

"Dilihat di dalam beberapa misi yang dikemukakan banyak pemda, itu mengedepankan aspek pentingnya reformasi di bidang pemerintahan, tetapi aktualisasi predikatnya masih rendah.

"Ini berarti terkait dengan tindakan nyata dan komitmen nyata daripada kepala daerah untuk benar dan bersungguh-sungguh, untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja," katanya.